PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.Id – Peserta didik (serdik) dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) Dikreg ke 34 gelombang 1 tahun 2025 Kombes Pol Djoko Julianto, S.IK, MH, melaksanakan program Aktualisasi Diri diwilayah hukum Polda Bangka Belitung.
Dalam program tersebut, Kombes Djoko menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (3/6/25).
Sebelum memulai kegiatan FGD, Kombes Pol Djoko yang didampingi Kombes Pol Sugeng Haryanto, S.IK MH selaku pendamping dari Sespimti Polri ini melaksanakan audiensi dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda ini, ingim menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya program aktualisasi diri diwilayah hukum Polda Bangka Belitung.
Usai melaksanakan audiensi dengan Kapolda, Kombes Pol Djoko langsung bertolak ke lokasi kegiatan FGD dilaksanakan.
FGD sendiri mengangkat tema strategi optimalisasi penanggulangan pertambangan timah ilegal guna menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka membangun ekonomi berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, Kombes Pol Djoko menyampaikan latar belakangnya menggelar kegiatan ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Salah satu yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah untuk menyampaikan bahwa ancaman terbesar terhadap kelestarian dan SDA di Babel salah satunya berasal dari adanya aktivitas pertambangan ilegal,” kata Kombes Pol Djoko.
Menurut Djoko, Bangka Belitung menjadi tempat untuk program aktualisasinya dikarenakan sebelumnya pernah menjabat sebagai Dir Reskrimsus Polda Babel.
Adapun isu perihal pertambangan ilegal yang berdampak pada kelestarian lingkungan menarik untuk diangkat didalam program aktualisasi diri pada Sespimti Dikreg 34 gelombang 1 tahun 2025.
“Saya pernah disini menjabat sebagai Dirkrimsus di Babel. Tentunya masalah seperti ini sangat menarik untuk diangkat dalam FGD dengan menghadirkan berbagai narasumber dibidangnya. Selain sebagai wadah menjalin silaturahmi, ini juga bisa sebagai kolaborasi baik tukar pendapat maupun saran dan masukan,” ungkapnya.
Pamen Polri yang pernah menjabat Dirkrimsus Polda Babel ini juga mengemukakan, bahwa pertambangan ilegal yang marak di Babel ini turut didasari oleh kondisi faktual yang ada.
Mulai dari sumber daya organisasinya, fungsi manajemen, kerjasama hingga situasi kondisi di lapangan.
Ia juga menambahkan, pihak Kepolisian sendiri dalam hal ini, juga telah mengambil langkah strategis terkait pengamanan melalui langkah preemtif, preventif dan juga langkah penegakkan hukumnya.
“Dari kondisi faktual inilah dapat disimpulkan bahwa baik kondisi SDM, fungsi manajemennya dan juga kerjasama yang dilakukan belum optimal sepenuhnya dilakukan,” paparnya.
“Sehingga ada beberapa rekomendasi yang disajikan dalam FGD ini seperti penguatan regulasi tata ruang pertambangan, rehabilitasi lahan kritis pasca tambang, perubahan tata kelola niaga timah, penguatan sdm dan teknologi ramah lingkungan serta pembentukan satgas khusus,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam FGD ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi, PJ. Bupati Bangka dan Direktur Eksekutif Walhi Babel serta Para Kepala Dinas terkait.
Sebagai informasi, Fgd yang digelar merupakan salah satu program kegiatan aktualisasi diri serdik Sespimti yang merujuk pada proses pengembangan diri dan pemanfaatan potensi individu secara optimal untuk mencapai peran kepemimpinan yang lebih efektif di lingkungan Polri. (*)
