PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menghadiri rapat koordinasi (rakor) program pemberantasan korupsi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan pemerintah daerah wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (30/4/2025).
Rakor tersebut dilaksanakan di Smart Room Center Pemerintah Kota Pangkalpinang dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda utama dalam rapat ini adalah penguatan tata kelola BMD guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Sekda Mie Go menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung program-program KPK demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menyadari betul pentingnya pengelolaan BMD yang baik dan benar sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam rakor bersama KPK RI ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di Kota Pangkalpinang,” ujar Mie Go usai mengikuti rakor.

Lebih lanjut, Sekda Mie Go berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan BMD serta langkah-langkah strategis untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ia juga membuka diri untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan KPK RI dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Rakor virtual ini juga diisi dengan pemaparan materi dari perwakilan KPK RI terkait regulasi pengelolaan BMD, potensi risiko korupsi dalam pengelolaan aset daerah, serta strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di sektor ini. Para peserta dari berbagai daerah juga berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan BMD di wilayah masing-masing. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. (ADV/*)
