PANGKALPINANG, www.aksaranewsroom.id – Prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih berada pada angka 18,5 persen pada 2022. Hal tersebut berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan.
Angka tersebut menempatkan provinsi kepulauan ini diperingkat ke-8 terendah prevalensi balita stunting di Tanah Air. Bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tercatat sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi nasional sebesar 35,3 persen.
Meskipun dalam kategori rendah, namun angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Babel terus mengembangkan strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi dan tentunya melalui pendekatan lintas sektor sebagai solusi sebuah langkah konkrit.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andri Nurtito dalam rilisnya mengatakan dengan hadirnya program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung) yang diinisiasi Penjabat (PJ) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dimana salah satu fokusnya yakni menyasar masalah stunting.
Ia optimis penanganan masalah gizi utamanya masalah stunting menjadi lebih efektif.
“Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di satu kabupaten, tetapi juga di tujuh kabupaten/kota se-Babel. Bapak Pj Gubernur menyampaikan arahan langsung kepada semua yang terlibat. Tidak hanya kepada petugas kesehatan, melainkan juga kepada keluarga hingga kader dan aparat di lingkungan tersebut,” ujar Andri.
Dengan langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga, maka menurutnya bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.
Dari hasil terjun langsung ke desa dan kelurahan tersebut itu juga, ditemukan anggaran pada setiap desa untuk penanganan stunting bervariasi penggunaan dan besarannya, berikut juga dengan insentif untuk para kader PKK, Dasawisma, bahkan Posyandu.
Namun hal itu belum optimal karena belum menyentuh ke masyarakat langsung, ditambah yang masih menjadi masalah lain ada di tingkat kelurahan yang tidak memiliki anggaran dalam penanganan stunting.
Untuk itu, Pemprov Babel merubah strategi, salah satunya dengan langsung mengucurkan dana ke desa/kelurahan berupa pemberian makanan tambahan dan dana insentif untuk kader. Sehingga bisa lebih tepat sasaran, dan intervensi langsung terhadap permasalahan stunting.
Dari segi pendataan, sejak diluncurkannya aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dapat memantau perkembangan gizi anak, hal itu memudahkan Dinas Kesehatan memiliki data yang akurat sampai tingkat desa/kelurahan.
“Ini penting, jadi kami bisa melakukan deteksi dini dan penanganan intervensi by name by address balita yang mempunyai masalah gizi termasuk stunting,” jelasnya.
Nantinya, jika ditemukan anak bermasalah gizi di Posyandu selanjutnya akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata kelola lebih lanjut berupa intervensi gizi dan terapi lebih lanjut oleh dokter dan ahli gizi. Jika diperlukan, Puskemas akan merujuk anak tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.
Disisi lain, Pemprov Babel juga terus berupaya meningkatkan anggaran belanja pembiayaan jaminan kesehatan melalui APBD Perubahan agar lebih dari 98 persen dari jumlah masyarakat di Babel dapat menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan sesuai dengan target RPJMN 2020-2024. Meskipun hingga saat ini, telah sebanyak 95,6 persen penduduk Babel yang terdaftar sebagai peserta Program JKN.
“Dengan memastikan kepesertaan jaminan kesehatan, upaya Pemprov Babel untuk memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan oleh semua sektor,” jelasnya.
Keseriusan Pemprov Babel dalam upayanya menurunkan stunting di Babel juga dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan stakeholder terkait, misalnya dengan membentuk Tim Penurunan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, Tim Penilaian Kinerja Stunting tingkat provinsi dengan melibatkan perangkat daerah lintas sektoral, melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan progres Penginputan Web Monitoring Kemendagri, mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi, serta menginisiasi pelaksanan Kelas Ibu di Perkantoran.
Termasuk dengan melibatkan TP PKK Kep Babel. Sebagaimana diketahui TP PKK sendiri memiliki kader hingga ke tingkat desa, yang diharapkan bisa melakukan sosialisasi di lingkungan sekitarnya.
Peran dan kiprah PKK dalam mewujudkan keluarga sehat bergizi bebas stunting dilakukan dengan berbagai langkah, antara lain seperti sosialisasi parenting tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, mewujudkan pos PAUD terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita dan posyandu, penyuluhan pangan beragam, bergizi, sehat dan aman berbasis pangan lokal sarapan sehat, program PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah), gerakan makan sayur dan buah; serta menggerakkan masyarakat dan keluarga gemar ke posyandu.
“Dengan komiten yang bersungguh-sunguh dijalankan, tidak ada kata-kata tidak mungkin, persoalan stunting dapat teratasi secara menyeluruh dan tuntas di Bumi Serumpun Sebalai,” pungkasnya.***
