JAKARTA, AksaraNewsroom.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmennya dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu langkah nyata yang ditempuh yakni melalui pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, serta berbasis kearifan lokal.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bakeuda melakukan kunjungan dan audiensi ke Kementerian Sosial RI. Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diterima langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber).
Sekda Kota Pangkalpinang menyampaikan, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, yang sesuai dengan prototipe ideal dari Kementerian PUPR. Pihaknya berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi pada tahun 2026–2027.
Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menambahkan, sekolah rakyat tersebut akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada anak-anak yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah, khususnya pada kelompok masyarakat di Desil I dan Desil II.
Sementara itu, Alif Kamal selaku Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur memberikan apresiasi kepada Pemkot Pangkalpinang atas komitmen membangun Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden. Ia menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi penerus yang unggul.
Alif juga menuturkan, hasil audiensi ini akan disampaikan kepada Menteri Sosial serta Kementerian PUPR. Selanjutnya akan dilakukan survei lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pangkalpinang. “Semoga program ini menjadi harapan baru dalam memberikan pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera di Indonesia,” ujarnya. (*)
