AksaraNewsroom.ID – Anggota komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elvi Diana mengungkapkan, bahwasanya DPRD memiliki peran pengawasan terhadap dinas.
Diakuinya, pengawasan tersebut meliputi instansi dinas seperti Badan keuangan daerah (Bakeuda), pertanian dan ketahanan pangan, Kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Diantara beberapa instansi itu, ada keterkaitannya dengan penggunaan anggaran sampai saat ini dalam keadaan yang pas-pasan.
“Jadi tentunya memang tidak leluasa untuk bergerak. Karena kondisi APBD kita yang tidak sedang baik-baik saja masih defisit,” sebutnya Kamis (21/5/2026).
Ia berharap, anggaran yang sudah dibahas dikomisi kemudian di mutasikan ke Banggar.
“Ya kami hanya meminta mana yang sangat penting dimonitoring. Dan lebih ke peningkatan SDM seperti kegiatan pendidikan Diklat dan sebagainya itu tidak dipangkas,” cetus Elvi Diana.
“Karena hal-hal itu sangat penting ya. Mungkin ada juga dari dinas-dinas yang dinaungi oleh komisi II,” sambungnya.
Sebab dirinya, juga yang menjabat sebagai sekretaris komisi II berpesan di Banggar boleh disesuaikan tapi jangan bikin kinerja daripada dinas menjadi lumpuh, akibat budget maupun anggaran yang dipangkas atau di tagging out.
“Tentunya kalau kami melihat sejauh hari ini masih semangat saja dinas-dinas itu. Untuk bekerja hanya kami ingin minta seperti Bakeuda apalagi di bidang peningkatan dan pendapatan untuk bekerja keras,” tegasnya.
Maka kata dia, DPRD nanti akan di bentuk pansus guna mengawal perda pajak dan retribusi yang akan difokuskan.
“Supaya kita bisa kawal peningkatan untuk anggaran pendapatan. Kalau kita pendapatan besar APBD besar pasti tercukupi,” tutupnya(*).
