PANGKALPINANG – Secara serentak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan rapat koordinasi (Rakor) secara daring terkait pengukuran evaluasi dan intervensi capaian penurunan jumlah angka stunting saat ini. Dipimpin langsung Menko Bid PMK Muhadjir Effendy dan diikuti seluruh kepala daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia termasuk Plh. Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Aprianto didamping Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB), Kepala Dinkes dan DinsosPMD di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Kep. Babel pada Jumat, (21/6/2024).
“Saat ini angka stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 15,7% dalam 10 tahun terakhir namun pada tahun 2023 penurunan angka stunting hanyalah 0,1%,“ ujar Menko Muhadjir.
Dikatakan lebih lanjut, saat ini pemerintah terus berkomitmen berupaya menurunkan angka stunting di Indonesia terutama dengan melakukan kajian melalui kegiatan pengukuran dan inovasi pencegahan stunting yang salah satunya bertujuan untuk merevitalisasi posyandu dengan peralatan yang ada dan kader-kader yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tentu saja sasaran inovasi tersebut mencakup calon pengantin, ibu hamil dan anak berusia di bawah lima tahun.
“Karena kelayakan dari sensus pengukuran ini, yang pertama dari segi alat yang digunakan seperti alat ukur atau alat timbang harus sesuai standar dan setiap posyandu setidaknya bisa memenuhi standar tersebut,” jelasnya.
Pada rapat tersebut, Menko PMK Muhadjir mendengar paparan upaya dan kendala dari evaluasi dan stunting dari beberapa provinsi di Indonesia. Seperti halnya daerah lain, Provinsi Kep. Babel juga mempunyai kendala dan terus berupaya mengatasi stunting di Babel dengan harapan dukungan dari semua pihak dalam penggerakan pencegahan intervensi serentak.
“Dengan sisa waktu sekian hari, selisih capaian dan target masih sekitar 27%. Tentu ini perlu kerja keras agar Bulan Juni ini target yang sudah kita tetapkan dapat terpenuhi,” tegasnya.
Dari permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah, pemerintah pusat mengharapkan adanya berkomunikasi intens antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk stakeholder agar kondisi stunting tetap terpantau untuk daerah yang capaiannya rendah
