PANGKALPINANG, DISKKMINFO – Pj. Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka melakukan studi tiru terkait parkir belangganan, Kamis (03/10/2024).
Bertempat di Gedung Korpri Kabupaten Tuban, kunjungan Pj. Wali Kota Pangkalpinang bersama rombongan disambut baik oleh Pjs. Bupati Tuban, Agung Subagyo.
Pj. Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut kebijakan parkir berlangganan yang telah diterapkan di Kabupaten Tuban. Selain itu juga dalam rangka mengevaluasi kemungkinan penerapan sistem serupa di Kota Pangkalpinang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Tuban dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil melakukan penataan dan pengelolaan parkir berlangganan.
“Kami sangat tertarik dengan keberhasilan Kabupaten Tuban dalam menerapkan sistem parkir berlangganan,” ungkapnya.
Materi dan pengalaman yang didapat tentunya akan menjadi bahan kajian untuk meningkatkan manajemen parkir yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pengelolaan lalu lintas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Pjs. Bupati Tuban, Agung Subagyo menyampaikan terima kasih dan rasa bangga karena Kabupaten Tuban dipercaya menjadi lokasi studi tiru.
“Kami siap berbagi pengalaman bersama Pemkot Pangkalpinang terkait penerapan sistem ini. Semoga hasil dari kunjungan ini bisa memberikan manfaat kedua pemerintah daerah,” ujarnya.
Agung Subagyo menjelaskan Kabupaten Tuban saat ini tengah bertransformasi menjadi salah satu kota industri. Mengingat, sejumlah proyek strategis nasional tengah dikembangkan di Kabupaten Tuban. Kondisi tersebut berdampak pada semakin padatnya arus lalu lintas di beberapa wilayah, terutama perkotaan.
Berdasarkan data yang disampaikan dinas terkait, di Kabupaten Tuban terjadi peningkatan kendaraan. Kondisi tersebut linear dengan peningkatan dengan parkir onstreet maupun offstreet. Karenanya diperlukan pengelolaan dan penataan parkir berlangganan yang tepat agar arus lalu lintas tidak terganggu dan dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah. (*)
