SIJUNJUNG, AksaraNewsroom.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, menyebut seluruh fraksi di Senayan sepakat menghapuskan tunjangan perumahan bagi anggota DPR, menyusul protes masyarakat beberapa waktu terakhir.
“Hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” kata Andre Rosiade saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi tuntutan 17+8 yang diajukan ratusan mahasiswa dalam aksi di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Selain penghapusan tunjangan rumah, Andre menyebut semua fraksi juga sepakat melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Senayan pun menyetujui transformasi agar DPR RI lebih baik dalam melayani masyarakat.
“Sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Ranah Minang, Andre menegaskan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya akan berusaha memenuhi tuntutan yang disuarakan mahasiswa maupun masyarakat umum.
Sebagai informasi, pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah sebelumnya menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke DPR RI.
Penyerahan dokumen tersebut melengkapi berbagai langkah yang telah dilakukan, antara lain kampanye di media sosial, menghubungi pimpinan DPR dan partai politik secara informal, serta mengirim surel kepada sekitar 580 anggota DPR.
Tuntutan rakyat 17+8 dirumuskan dari beragam sumber, mulai dari desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.
Sumber: ANTARA
