PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah cepat dengan mendatangi Balai Dusun Air Gede, Desa Kembiri, Sabtu (22/11), untuk mendengar langsung aspirasi warga dari tiga desa di Kecamatan Membalong, Kembiri, Simpang Rusa, dan Membalong, yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB).
Kedatangan ini menjadi momentum baru di tengah konflik berkepanjangan antara masyarakat dan PT Foresta Lestari Dwikarya yang tak kunjung menemukan titik temu meski berbagai upaya telah ditempuh.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengakui persoalan yang dihadapi masyarakat telah berlangsung lama dan berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang hingga hari ini belum dituntaskan.
“Masalahnya ini ada kewajiban perusahaan yang setelah saya lihat sudah sejak lama, dan belum tuntas. Maka InsyaAllah kami akan mengundang pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten untuk hadir pada hari Selasa (25/11),” tegas Didit di hadapan warga.
Menurutnya, DPRD Babel berkomitmen menghadirkan solusi yang nyata.
“Mudah-mudahan dengan izin Allah, InsyaAllah terkabul. Dengan hadirnya DPRD Babel, kami berkomitmen menjalankan tugas untuk banyak berbuat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terutama terkait plasma—isu utama yang selama ini menjadi sumber ketegangan.
“Plasma itu bukan pilihan, itu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan,” tegas Edi.
Ia menambahkan bahwa hak masyarakat sudah jelas diatur dalam aturan perkebunan.
”Perusahaan boleh mengelola lahan, tetapi 20 persen dari total areal itu adalah hak masyarakat di wilayah mereka mendapatkan izin. Ini bukan hal baru, ini aturan yang sudah jelas dan wajib dilaksanakan,” ungkapnya.
Edi memastikan DPRD Babel tidak akan tinggal diam bila ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
