PANGKALPINANG — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan spesifik ke PT TIMAH Tbk dalam rangka Pembahasan Operasional dan Program revitalisasi tambang PT TIMAH Tbk di Pangkalpinang, pada Kamis (12/2/2026).
Dalam kunjungan spesifik yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid ini disambut oleh Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro, Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk, Ilhamsyah Mahendra dan Direktur Operasi PT TIMAH Tbk Handy Geniardi.
Para Anggota Komisi VI DPR RI mendatangi kawasan tambang darat PT TIMAH Tbk di Kawasan Tanjung Gunung dan Kabupaten Bangka Tengah dan menggelar diskusi bersama dan menyampaikan sejumlah masukan terkait operasional PT TIMAH Tbk. Rombongan juga melaksanakan kunjungan ke kantor pusat PT TIMAH Tbk.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan kunjungan spesifik ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT TIMAH Tbk beberapa waktu lalu.
“Kita ingin melihat perkembangan kinerja kondisi dari PT TIMAH Tbk, karena revitalisasi PT TIMAH Tbk tidak hanya menyangkut teknik strategi perusahaan tetapi berkaitan dengan tanggung jawab profesional berkaitan dengan seluruh kekayaan alam dan sekarang ada progres yang luar biasa,” katanya.
Ia menyebutkan, jika tahun lalu penguasaan PT TIMAH Tbk terhadap IUP dalam pengelolaan tambang baru 20 persen, namun hari ini sudah meningkat sudah 50 persen.
“Upaya rekomendasi itu dijalankan dengan sangat baik oleh PT TIMAH Tbk. Kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” katanya.
Dalam kunjungan spesifik ini, Komisi VI DPR RI merekomendasikan PT TIMAH Tbk untuk melakuan penambangan sendiri dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat daripada keberadaan PT TIMAH Tbk di daerah ini.
Kedua, penambang ilegal itu diupayakan dilegalkan dengan melalui wadah koperasi.
“Sehingga para penambang ilegal ini yang merupakan masyarakat biasa yang hidup di sekitar IUP PT TIMAH Tbk bisa mendapatkan kemanfaatan bisa memberikan kesejahteraan dengan kehadiran PT TIMAH Tbk,” katanya.
Pihaknya juga mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan eksplorasi sehingga bisa menambah sumber daya dan cadangan timah.
“Kita mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan penambangan secara modern. Jadi ada modernisasi dan melakukan penambangan sehingga nilai tambah value daripada PT Timah itu semakin berkembang semakin tinggi,” katanya.
Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro mengatakan, PT TIMAH Tbk memiliki tagline Timah Untuk Rakyat yakni pelibatan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui skema Koperasi termasuk pelibatan Koperasi Merah Putih, koperasi nelayan dan koperasi penambangan.
“PT TIMAH Tbk punya tagline Timah Untuk Rakyat, Perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui skema koperasi untuk bekerja sama dengan PT TIMAH Tbk,” katanya.
Sementara itu, Direktur Produksi dan Komersil PT TIMAH Tbk Ilhamsyah Mahendra menyampaikan PT TIMAH Tbk menyambut baik kunjungan dari Komisi VI DPR RI dan akan menindaklanjuti berbagai masukan.
“Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya mengenai operasional safety, tanggung jawab pasca tambang serta pelibatan masyarakat dalam sistem penambangan karena penambangan timah ini sangat erat keterlibatannya dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga memberikan atensi terhadap pengembangan logam tanah jarang (REE) dan hal ini selaras dengan arahan Presiden. PT TIMAH Tbk juga akan berkoordinasi dengan Perminas, Badan Industri Mineral (BIM) dan juga Danantara terkait pengembangan REE. (*)
