PAGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, langsung merespons laporan dugaan penahanan ijazah siswa akibat tunggakan iuran pendidikan. Persoalan ini dinilai serius karena berdampak langsung pada masa depan lulusan, terutama dalam mengakses pekerjaan.
Laporan tersebut, kata Didit, terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ia menerima aduan dari orang tua siswa yang belum mampu melunasi sumbangan pendidikan sehingga ijazah anaknya belum bisa diambil. Kondisi itu pun membuat lulusan kesulitan melamar pekerjaan.
“Kami menerima curhatan dari orang tua murid yang tidak mampu. Karena ijazah anaknya tertahan, anak itu jadi sulit melamar kerja. Ini tentu tidak boleh dibiarkan,” ujar Didit saat pertemuan dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Babel di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026).
Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Bangka Belitung segera memanggil Dinas Pendidikan Babel untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sekitar 3.568 ijazah siswa belum diambil dengan berbagai latar belakang persoalan. Tidak semuanya terkait tunggakan biaya, namun potensi penahanan ijazah tetap menjadi perhatian DPRD.
“Kami sepakat, siswa yang sudah menuntaskan pendidikan berhak menerima ijazah. Dokumen itu tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun,” tegasnya.
Selain di sekolah negeri, kasus serupa juga teridentifikasi di sejumlah sekolah swasta dengan jumlah lebih dari 500 ijazah belum diambil. DPRD menilai pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral membantu penyelesaian agar hak siswa tetap terpenuhi.
“Ke depan, DPRD Babel mendorong pendataan menyeluruh serta koordinasi intensif dengan pihak sekolah di seluruh wilayah. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ijazah segera diserahkan kepada siswa sekaligus mencegah persoalan serupa terjadi kembali,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bakri, membenarkan adanya 3.568 ijazah yang masih tertahan di sekolah dan sebagian sudah terjadi sejak 2016.
”Mungkin ini ada miss dan ini bukan kejadian di tahun 2025 saja namun sejak 2016 – 2017 itu masih banyak anak-anak yang seolah-olah tidak peduli, atau memang ada kendala dari hal finansialnya pembayaran tagihan yang ada di sekolah,” ujar Saiful Bakri.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya para alumni, untuk segera mendatangi sekolah asal guna mengambil ijazah.
”Mulai besok silakan datang ke sekolah negeri, insyaallah sore ataupun besok surat sudah kami layangkan ke sekolah-sekolah. Kami sambil lapor juga dengan Pak Gubernur, mudah-mudahan beliau sangat mendukung untuk hal ini karena beliau pro juga kepada kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Pihaknya menegaskan penyerahan ijazah menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan terpenuhi.
”Jadi selembar kertas itu sangat besar artinya untuk masa depan mereka tentunya, jadi insyaallah sekolah negeri tidak akan menghambat itu,” tegasnya.
Dari total 3.568 ijazah tersebut, sebanyak 594 di antaranya berasal dari sekolah swasta. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan akan menyiapkan langkah lanjutan, khususnya mengenai teknis penyaluran ijazah di sekolah swasta.
”Kami juga mengimbau untuk orang tua tidak mampu, walaupun di swasta jangan sampai itu jadi penghalang juga. Tapi bagaimana teknisnya nanti kami akan diskusikan, agar semuanya mendapatkan solusi terbaik untuk sekolah maupun untuk alumni,” ungkapnya.
