AksaraNewsroom.ID — Setelah sebelumnya menggelar Forum Group Discussion (FGD) pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka, PT TIMAH (Persero) Tbk kembali melanjutkan rangkaian penyusunan dokumen strategis tersebut di Kabupaten Bangka Barat.
FGD pembaruan RIPPM kali ini dilaksanakan di Wisma Sriwijaya, Divisi Processing and Refinery Muntok, Kamis (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional.
Melalui forum ini, PT TIMAH membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program-program pemberdayaan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Kabupaten Bangka Barat, pembahasan pembaruan RIPPM difokuskan pada lima pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Forum berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menyusun program-program pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk mengatakan FGD ini merupakan salah satu wadah untuk menghimpun aspirasi dan kolaborasid dari berbagai stakeholder dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan pembangunan daerah.
“FGD ini merupakan momentum penting bagi PT TIMAH untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Ia berharap proses penyusunan RIPPM dapat melahirkan diskusi yang konstruktif, terbuka, dan solutif sehingga program yang dirumuskan nantinya tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap melalui penyusunan RIPPM ini lahir rumusan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat,” katanya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang kembali melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pembaruan dokumen RIPPM.
“Terima kasih kepada PT TIMAH atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, mengingat aktivitas operasional PT TIMAH juga berada di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Menurut Abimanyu, penyusunan RIPPM memiliki arti penting karena akan menjadi landasan program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa mendiskusikan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat, apakah itu sektor peternakan, pertanian, UMKM, atau sektor lainnya. Harapannya, program-program yang dirumuskan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Barat,” katanya. (*)
