AksaraNewsroom.ID – Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai menjadi perbincangan dalam dinamika politik nasional menyusul munculnya wacana dirinya dinilai layak mengisi posisi Wakil Presiden RI.
Pandangan tersebut turut menarik perhatian Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pangkalpinang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya.
Menurutnya, pengalaman dalam dunia politik, kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan serta memahami dinamika pemerintahan merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan ketika berbicara mengenai figur di tingkat nasional.
Dasco yang menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI dinilai memiliki pengalaman dalam dinamika politik parlemen.
Dengan demikian, Bangun Jaya pun menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan juga mencerminkan sikap jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Kota Pangkalpinang.
“Kami pengurus DPC Partai Gerindra Kota Pangkalpinang mendukung sepenuhnya Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2026–2029,” tegas Bangun Jaya kepada Aksara Newsroom, Minggu (15/11
“Kalau berbicara tentang kepemimpinan nasional, tentu bukan hanya soal siapa yang menduduki jabatan. Tetapi bagaimana pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, serta membangun komunikasi untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” demikian lanjut Bangun Jaya.
Ia juga menilai, pengalaman politik tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses panjang, kemampuan membaca situasi dan kematangan dalam menghadapi berbagai kepentingan.
“Politik itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi bagaimana seseorang mampu menyatukan perbedaan. Pemimpin harus bisa merangkul, mendengar dan mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Bangun Jaya.
Lebih jauh, dinamika mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengemban tanggung jawab nasional sebaiknya ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan mekanisme politik yang berlaku.
Menurut Bangun Jaya, kader di daerah juga memiliki perhatian terhadap perkembangan politik nasional. Namun, setiap proses pengambilan keputusan tetap harus menghormati kewenangan dan mekanisme yang telah diatur.
“Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar siapa orangnya, melainkan bagaimana kepemimpinan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik,” demikian usulan penutup pernyataan Bangun Jaya. (*)
Comments 1