AksaraNewsroom.ID – Pembangunan empat sumur bor senilai sekitar Rp4 miliar di Pulau Besar, Bangka Selatan, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan air petani. Alih-alih menjadi sumber alternatif, air yang dihasilkan dikeluhkan terasa asin dan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah.
Para petani mengaku tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut karena air yang dihasilkan berdampak pada tanaman hingga menyebabkan tanaman mati.
Persoalan kemudian mengarah pada aspek kelayakan sumber air. Sebab, ketika air yang dihasilkan dan proyek itu kini dinyatakan selesai justru dipertanyakan.
Menjawab persoalan itu, Heru Gunawan selaku PPK di Sumber Daya Air (SDA) BWS Babel, membenarkan bahwa terdapat empat titik sumur bor yang dibangun dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar di tahun 2025.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola dan menjadi bagian dari program ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan.
Namun, ketika ditanya mengenai pengujian kualitas air, Heru menyebut pengujian tersebut berada di luar kewenangan SDA.
“Nah, untuk terkait uji ya, kalau terkait uji itu kami dari SDA itu tidak ada fungsi sampai menjangkau ke uji kualitas air. Jadi kami itu dari SDA itu hanya mengidentifikasi potensi air,” kata Heru dikonfirmasi Aksara Newsroom, Selasa (15/9).
- Baca Juga: Ironi Proyek Ketahanan Pangan di Batu Betumpang, Petani Keluhkan Air Asin hingga Pintu Air Bocor
Menurutnya, survei sebelum pengeboran tidak memberikan kepastian mutlak mengenai hasil air yang akan diperoleh pada sumur kedalaman mencapai sekitar 100 meter itu.
“Yang kita buat itu semuanya itu bukan pasti. Kita semuanya dugaan. Survei-survei, uji-uji yang kami lakukan itu sifatnya dugaan, pendekatan,” ujarnya.
Adapun di tengah keluhan petani, BWS Babel belum merencanakan pengeboran ulang terhadap sumur-sumur tersebut. Pasalnya, ia menyatakan pekerjaan secara konstruksi dan fungsi telah dianggap selesai.
Untuk kemungkinan penanganan berikutnya, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
“Untuk sementara kita menunggu arahan dari pusat,” katanya, seraya menyebut pihaknya berencana memasang batu pada bagian tertentu sebagai upaya membendung air agar tidak masuk ke saluran irigasi.
Heru juga mengaitkan persoalan itu dengan kondisi geografis kawasan yang berada di wilayah pesisir. Ia menyebut intrusi air laut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya salinitas pada sumber air di kawasan tersebut.
“Kami lebih menjelaskan itu untuk kalau asin itu memang rata-rata ya, sekitar kawasan seluruh, lah, merata. Jadi daerah sana itu memang karena daerah itu daerah pinggir laut, jadi intrusi air laut itu pasti ada ke pemukiman ataupun ke lahan sawah,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ketersediaan air semakin terasa saat kemarau ekstrem. Sumber air tawar di kawasan tersebut juga disebut terbatas karena karakter wilayah berupa rawa dan tidak memiliki sungai sebagai sumber air tawar.
Selain itu, menurutnya ketika air sungai mengalami pasang, air laut disebut dapat masuk ke saluran irigasi.
Persoalan Pintu Air
Keluhan petani juga mencakup pintu air yang disebut mengalami kebocoran dan keretakan. Namun, BWS Babel menjelaskan pintu air tersebut bukan merupakan proyek atau kewenangan SDA.
Heru menyebut pintu air yang dimaksud berada di kawasan Batu Tumpang yang mencakup Banjarindah, Sidoarjo, Sumber Jaya Permai dan Pancatunggal.
Sementara pintu air di Dungun Raya disebut dibangun pada 2025.
Mengenai keretakan, Heru menyebut perubahan kondisi tanah akibat cuaca kering ekstrem dapat memengaruhi konstruksi.
“Namun kondisi cuaca atau cuaca kering ekstrem ini, jadi ya memang secara umum konstruksi pasti rawan akan pergeseran,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan. Koordinasi dengan satuan kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) juga telah dilakukan. (hjk/dd).
