AksaraNewsroom.ID – Persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Pangkalpinang dinilai tidak cukup diselesaikan dengan menambah daftar program pembangunan. Dibutuhkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, pengelolaan pendapatan yang lebih baik, serta birokrasi yang mampu bekerja secara efektif.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, dalam menyampaikan sejumlah catatan terhadap persetujuan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan tiga aspek yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian persoalan mendasar masyarakat, dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Pada aspek pendapatan, Arnadi meminta pemerintah lebih serius menggali berbagai potensi PAD yang dimiliki daerah. Perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi juga dinilai penting agar penerimaan daerah dapat dikelola secara maksimal.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan harus disertai penguatan pengawasan, digitalisasi, transparansi, serta perbaikan tata kelola penerimaan untuk menutup berbagai potensi kebocoran.
“Langkah tersebut diperlukan agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat dan pemerintah memiliki ruang yang lebih memadai dalam membiayai pembangunan,” kata dia dalam pernyataan tertulis diterima Aksara Newsroom, Senin (16/11/2026).
Tidak hanya berbicara mengenai pendapatan, Arnadi juga mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus terhadap persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
“Ketersediaan air bersih, penanganan banjir, pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas anggaran,” lanjut dia.
Ia menilai, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan terukur. Jangan sampai hanya menjadi program rutin tahunan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki sasaran yang konkret dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Dengan pendekatan tersebut, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Arnadi pun menilai pembenahan birokrasi diperlukan agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja lebih produktif, responsif, efisien, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki target kinerja yang jelas dan program yang terukur. Pelaksanaan kegiatan juga harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi agenda administratif.
Menurutnya, efektivitas pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan dan anggaran yang telah disusun berisiko tidak memberikan manfaat maksimal. “Tiga catatan tersebut menjadi perhatian Arnadi dalam mengawal arah kebijakan APBD Kota Pangkalpinang 2027”.
Ia berharap pemerintah mampu menyelaraskan peningkatan pendapatan daerah, prioritas kebutuhan masyarakat, dan pembenahan birokrasi dalam satu arah pembangunan yang terukur.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.(hjk/*)

















