AksaraNewsroom.ID – Nasib penataan ruang laut di Bangka Belitung kini bergantung pada tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan masih menunggu surat resmi gubernur terkait usulan perubahan zonasi.
Penegasan tersebut muncul di tengah polemik tumpang tindih kawasan pertambangan dengan wilayah tangkap nelayan di Bangka Belitung
Didi sisi lain, KKP juga mengungkapkan bahwa kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas penambangan di laut.
Direktur Jendral Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Permana Yudiarso menyatakan belum menerima surat resmi dari Gubernur Babel terkait usulan perubahan zonasi. Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti proses penataan ruang laut di tingkat kementerian.
“Secara umum, tahun lalu kami sudah bersurat kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur. Kalau tidak salah, coba cek suratnya, Mas, tanggal berapa itu, 28 Oktober. Kami berkirim surat kepada kepala dinas, sebenarnya kepala dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung,” kata Yudiarso kepada nelayan dan Pansus RWPW3K DPRD Babel, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan bahwa penyusunan dan perubahan tata ruang laut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
KKP, kata dia, tidak dapat secara sepihak menentukan suatu kawasan diperuntukkan bagi pertambangan atau kegiatan lainnya.
“Pemerintah daerah yang menyusun. Kami tidak bisa menentukan sendiri zonanya untuk apa,” jelas perwakilan KKP.
Ia menyebut, KKP hadir dalam proses konsultasi untuk memberikan pendampingan dan pengawasan, termasuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh tim penyusun apabila ada permintaan resmi.
Salah satu hal yang ditegaskan KKP adalah perbedaan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Ia menjelaskan, keberadaan IUP tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan di ruang laut. Pemegang IUP tetap harus memenuhi persyaratan pemanfaatan ruang laut, termasuk memperoleh PKKPRL sesuai ketentuan dan kesesuaian zonasi.
“IUP itu bukan berarti izin untuk menambang melalui PKKPRL. Jadi prosesnya, IUP ada belum tentu ditambang semua. Harus ada PKKPRL-nya,” ungkapnya.
Jhoni Zuhri, nelayan meminta KKP memberikan kejelasan mengenai status perizinan tersebut, khususnya di perairan Toboali dan sekitarnya.
Ia khawatir, apabila PKKPRL diterbitkan pada kawasan yang selama ini menjadi wilayah tangkap nelayan, dokumen tersebut justru dapat dijadikan dasar untuk semakin membatasi aktivitas masyarakat pesisir.
“Kalau nantinya dari pihak kementerian menerbitkan izin PKKPRL di suatu IUP, yang itu bakal jadi alasan para pelaku penambangan untuk kembali menggusur kami para nelayan di sekitarnya,” ujarnya.
Juni juga mengingatkan bahwa persoalan pertambangan laut di Bangka Selatan bukan hal baru. Menurut dia, masyarakat telah memperjuangkan perlindungan wilayah tangkap sejak 2014 dan merasakan langsung perubahan kondisi perairan di sejumlah lokasi.
Sementara itu, KKP menegaskan tidak akan menerbitkan PKKPRL apabila kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan ruang laut. Namun, kepastian mengenai izin yang telah terbit di wilayah yang dipersoalkan nelayan masih perlu ditelusuri melalui data dan dokumen resmi.
KKP juga meminta nelayan dan DPRD Babel menyampaikan peta serta titik koordinat wilayah yang dianggap sebagai ruang tangkap tradisional kepada tim penyusun tata ruang laut di tingkat provinsi.
Untuk memperoleh kejelasan dari sisi pemerintah daerah, Aksara Newsroom telah melakukan upaya konfirmasi kepada DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penjelasan KKP mengenai IUP, PKKPRL, dan penataan zonasi ruang laut.


















