AksaraNewsroom.ID – Menjadi pemimpin partai politik tidak selalu harus menunggu datangnya tahun politik untuk menunjukkan kerja nyata. Setidaknya, itulah gambaran awal kiprah Bustomi Lukas setelah dipercaya menakhodai DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Sejak awal menjabat, Bustomi mulai membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan warga, tanpa harus menunggu momentum kampanye.
Di antara kiprahnya mengawal perjuangan plasma dan merespons kebutuhan dermaga nelayan, langkah Bustomi memberangkatkan 25 warga Babel untuk menunaikan ibadah umrah menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.
Langkah Bustomi ini bahkan menyita perhatian langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- Baca Juga: 25 Peraih Undian Jalan Sehat Demokrat Berangkat Umrah, Bustomi Lukas Titip Doa untuk Babel
Dalam prosesi pelepasan jamaah di Jakarta, Jumat (13/11/2026), AHY secara khusus menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya.
Ada hal yang menurut AHY membuat kegiatan tersebut memiliki nilai lebih, yakni Bustomi yang berbeda keyakinan dengan para jamaah, tetapi tetap memiliki inisiatif memberangkatkan mereka untuk beribadah.
“Jadi ada dua nilai spesial, sebagai kader baru dan sebagai orang yang seharusnya, ataupun tidak seagama, tapi tetap dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus memberangkatkan saudara-saudara kita, semoga menjadi kebaikan,” ujar AHY.
Pujian tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Bustomi sendiri tergolong figur baru di partai berlambang mercy itu. Namun, dalam waktu relatif singkat setelah dipercaya memimpin Demokrat Babel, langkah sosialnya sudah mendapat pengakuan dari pimpinan tertinggi partai.
“Sekali lagi terima kasih Pak Bustomi Lukas. Saya senang dan bangga, mudah-mudahan ini juga terus menyemangati kita semuanya,” katanya.
Di balik setiap kegiatan yang membawa nama Bustomi Lukas, ada kerja tim yang ikut menentukan jalannya agenda. Gagasan tidak cukup hanya disampaikan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi program dan diwujudkan melalui kerja bersama.
Tentunya, kekompakan tim ini tak lepas dari dukungan Bustomi yang memberi kepercayaan kepada setiap pengurus untuk berperan aktif. Melalui kerja bersama, berbagai agenda diharapkan mampu menjangkau masyarakat dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan.
Namanya Juga Ada dalam Perjuangan Plasma GML

Perhatian Bustomi Lukas terhadap persoalan masyarakat juga terlihat dalam pengawalan tuntutan pemenuhan kebun plasma PT Gunung Maras Lestari (GML) bagi delapan desa di Kabupaten Bangka.
Tak banyak yang mengetahui, Bustomi turut mengambil peran penting dalam mendorong agar aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan kewajiban kemitraan perusahaan dapat dituntaskan.
Upaya tersebut mencapai tahap penting pada 29 September 2026, ketika PT GML menandatangani kesepakatan dengan delapan koperasi desa.
Dalam momen tersebut, terlihat Bustomi berada di antara sejumlah tokoh daerah, termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.
Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian proses yang mengarah pada pemenuhan hak plasma masyarakat.

Siapkan Rp1 Miliar untuk Dermaga Nelayan
Cerita lainnya datang dari Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka. Ketika berkunjung ke wilayah tersebut pada 24 September 2026, Bustomi melihat kebutuhan masyarakat terhadap akses dermaga yang dapat menunjang aktivitas nelayan.
Bagi masyarakat pesisir, dermaga bukan sekadar fasilitas fisik. Di sanalah aktivitas melaut, membawa hasil tangkapan, hingga mobilitas masyarakat berlangsung.
Mendengar kebutuhan tersebut, Bustomi bahkan menyatakan kesiapan menggunakan dana pribadi sebesar Rp1 miliar untuk membantu pembangunan dermaga dengan panjang sekitar 300 meter.
Sebuah angka yang tidak sedikit untuk sebuah rencana pembangunan fasilitas masyarakat. Namun, niat tersebut kemudian berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa diabaikan, yakni status kepemilikan aset dan kewenangan pengelolaannya.
Setelah melalui proses penelusuran, diketahui bahwa aset yang menjadi lokasi rencana pembangunan tersebut masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Artinya, pembangunan tidak bisa dilakukan begitu saja menggunakan dana pribadi tanpa memperhatikan status aset dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Situasi itu membuat rencana tersebut harus mempertimbangkan aspek kewenangan pemerintah pusat.
Meski belum dapat direalisasikan sebagaimana rencana awal, peristiwa ini memperlihatkan respons Bustomi terhadap kebutuhan masyarakat yang ditemuinya langsung di lapangan. (hjk/dd*)
















