PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID — DPRD Bangka Belitung (Babel) kembali mempertanyakan ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel terkait upaya pengembalian Pulau Tujuh ke wilayah administrasi Babel.
Lewat rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin, 30 Juni 2025 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya. Banmus juga diikuti beberapa anggota dewan serta pimpinan dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Hasilnya, Pemprov Babel akan melayangkan gugatan terkait administrasi tersebut. Demikian hal ini disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. “Alhamdulillah sudah ada keputusan, bahwa Pemprov Babel akan menggugat,” kata Didit usai rapat Banmus DPRD Babel.
Sikap tegas Pemprov Babel pun mendapat dukungan penuh oleh DPRD Babel. Namun DPRD mengingatkan kehatian-hatian pihak yang akan ditunjuk maju di gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga Mahkamah Agung (MA).
Gugatan ke MK, maka fokus utamanya adalah mempersoalkan Undang Undang Pembentukan Kabupaten Lingga. Ke MA ini masalah surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan kode wilayah administrasi.
“Jelas kita mendukung perjuangan Pulau Tujuh masuk ke wilayah kita lagi. Tim khusus yang ditunjuk, kita harap dapat mempersiapkan secara teknis dan strategis. Termasuk juga di dalamnya anggaran untuk upaya hukum ini,” kata Didit.*
