PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan peran strategisnya dalam mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/03/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, serta dihadiri unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam forum resmi tersebut, DPRD Babel menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Babel mencermati berbagai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Babel sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk raihan 26 penghargaan tingkat nasional dalam waktu relatif singkat.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kinerja yang mendapat perhatian DPRD, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga inovasi pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada publik. Namun demikian, DPRD memandang laporan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi bukti kerja nyata. Kami ingin memastikan masyarakat Bangka Belitung benar-benar merasakan hasil pembangunan,” tegasnya.
Sejak dilantik pada 17 April 2025, Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Pemprov Babel berhasil menorehkan capaian signifikan dalam waktu relatif singkat. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 26 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih—menjadi indikator kuat atas kinerja, inovasi, dan arah pembangunan yang tepat.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Babel mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat terbaik dalam pencegahan korupsi dari KPK RI, serta capaian reformasi birokrasi dengan skor tinggi 84,37.
Sementara pada sektor pelayanan publik, penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.Transformasi digital juga menjadi sorotan
. Babel sukses menembus tiga besar nasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, sekaligus menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota, langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan ketahanan digital daerah.
Tak hanya itu, capaian sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi turut menunjukkan tren positif. Predikat Provinsi Layak Anak, keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah, hingga apresiasi atas pertumbuhan ekonomi nonpertambangan menjadi bukti pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat menjadi kunci utama,” ungkap Gubernur.
Meski demikian, Gubernur Hidayat tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab dinamika pembangunan ke depan.
“Kami percaya, kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk menghadirkan solusi dan menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.Menutup penyampaiannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.“Ke depan, kami akan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya. (*)
