JAKARTA, AksaraNewsroom.ID – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan Emron, B.A, menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Lantai 2, Kompleks Parlemen di Jakarta, 6 April 2026.
Rapat kerja ini menjadi forum strategis dalam membahas program kerja nasional BPS tahun 2026, dengan fokus utama pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen penting negara dalam memotret kondisi riil perekonomian nasional.
Sensus yang dilaksanakan setiap satu dekade ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan statistik rutin, tetapi juga menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Dalam forum tersebut, Dinda Rembulan Emron menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki makna strategis yang melampaui sekadar pengumpulan data.
Ia menilai bahwa sensus ini harus diposisikan sebagai instrumen utama negara dalam memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi antar wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan seperti Bangka Belitung yang memiliki karakteristik ekonomi yang spesifik.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama selama ini bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada lemahnya pemanfaatan data dalam proses perumusan kebijakan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa data yang komprehensif belum sepenuhnya diintegrasikan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam rapat ini, saya berkomitmen untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan turut memantau secara langsung di lapangan serta memastikan proses pendataan berjalan optimal, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Dinda.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hasil sensus harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Data yang dihasilkan harus benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan RKP kedepan maupun berbagai program pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data tidak boleh berhenti sebagai arsip, tetapi harus menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan,” lanjutnya.
Dalam konteks daerah, Dinda memberikan perhatian khusus pada struktur ekonomi Bangka Belitung yang masih didominasi oleh UMKM, sektor perdagangan, serta aktivitas berbasis sumber daya alam.
Menurutnya, tanpa data yang akurat dan representative terutama terkait sektor informal dan pelaku usaha kecil kebijakan pembangunan berpotensi bias dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, Dinda mengatakan diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara DPD RI, BPS, serta pemerintah pusat dan daerah, sehingga Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data berkualitas tinggi, tetapi juga mampu mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Sebagai penutup, Dinda menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi indikator penting keseriusan negara dalam membangun kebijakan berbasis data.
Dengan komitmen pengawalan yang kuat serta posisi yang tegas dalam mendorong pemanfaatan data untuk kebijakan publik, Dinda Rembulan Emron menegaskan perannya sebagai representasi daerah yang aktif, kritis, dan strategis dalam mengawal pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. (*)
