AksaraNewsroom.ID — Kerusakan tambatan perahu nelayan di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, kembali menjadi perhatian. Infrastruktur yang menjadi akses penting bagi aktivitas nelayan itu kini berada dalam kondisi memprihatinkan.
Persoalan tersebut mencuat saat jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung (Babel) turun langsung menemui masyarakat Desa Kota Kapur, Kamis (24/9/2026).
Dalam dialog bersama warga, kondisi tambatan perahu menjadi salah satu persoalan yang disampaikan kepada Bustomi.
Mendengar hal itu, Bustomi meminta masyarakat mengantarnya melihat langsung kondisi fasilitas tersebut.
Setibanya di lokasi, ia melihat sendiri kondisi tambatan perahu yang mengalami kerusakan. Bagi masyarakat setempat, fasilitas itu bukan sekadar infrastruktur pelengkap, melainkan akses yang digunakan untuk menunjang aktivitas melaut dan mencari nafkah.
“Yang jelas ini (tambatan perahu) harus dilakukan perbaikan, karena ini akses penting masyarakat dalam berkehidupan, mencari nafkah untuk keluarga. Kita harap ada uluran tangan pemerintah,” kata Bustomi, yang kunjungannya diampingi Sekretaris DPD Demokrat Babel Framayoga, Ketua DPC Demokrat Bangka hingga anggota DPRD Babel Maryam.
Bustomi kemudian berkoordinasi dengan kader Demokrat yang duduk di lembaga legislatif, baik DPRD Provinsi Babel maupun DPRD Kabupaten Bangka, untuk melihat peluang dukungan terhadap perbaikan fasilitas tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan Demokrat siap mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur politik dan kelembagaan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami bersama masyarakat siap memperjuangkan pembangunan ini. Kalau memang diperbolehkan dan dibutuhkan, Demokrat juga siap turun membantu,” ujarnya.
Belakangan, Bustomi juga menyampaikan opsi penggunaan dana pribadi untuk membantu pembangunan tambatan perahu tersebut. Namun, rencana itu belum serta-merta dapat direalisasikan karena masih berkaitan dengan status aset dan lahan.
“Ini murni dana pribadi dari Ketua DPD Partai Demokrat. Kita siapkan anggaran sesuai dengan aspirasinya Bu Mariam,” kata dia, yang didampingi Sekretaris DPD Demokrat Babel Framayoga, Ketua DPC Demokrat Bangka Hendra Yunus, pengurus partai sekaligus anggota DPRD Babel Maryam serta jajaran pengurus Demokrat lainnya.
Namun, pembangunan belum serta-merta dimulai karena status aset dan lahan.
Bustami mengatakan pihaknya masih memastikan persoalan izin dan status lahan atau aset di lokasi tersebut. Jika persoalan administrasi dinyatakan selesai, ia menyatakan pembangunan akan segera dikerjakan.
“Kalau dari izin dan dari lahan ini clear, kita langsung kerjakan. Ini kebut, selesai,” ujarnya.
Menurut Bustomi, kejelasan status administrasi dan aset menjadi hal penting sebelum pembangunan dilakukan. Terlebih, struktur dermaga lama diketahui pernah dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
“Status administrasi dan asetnya harus clear terlebih dahulu. Jangan sampai niat kita membantu justru menimbulkan persoalan aset di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat aturan yang membuat dana pribadi tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembangunan, pihaknya akan mendorong pemerintah mengambil langkah konkret.
“Jika secara aturan dana pribadi tidak memungkinkan masuk, kami akan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan membenahi dermaga ini. Sebab, akses ini sangat vital bagi keberlanjutan ekonomi nelayan di Kota Kapur,” tegas Bustomi.
Bustomi menilai keberadaan tambatan perahu yang layak memiliki arti penting bagi nelayan karena akses tersebut digunakan setiap hari untuk menunjang aktivitas melaut.
Kondisi pasang surut air juga menjadi salah satu persoalan yang membuat akses menuju perahu tidak selalu mudah dan aman.
“Kalau menurut saya, justru nelayan menggantungkan hidupnya dari jalan ini. Makanya kami datang. Kalau ini tidak vital, kami juga tidak datang, Pak,” kata Bustami.
Untuk menentukan bentuk fasilitas yang akan dibangun, Bustomi mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan menyusun perencanaan teknis. Kebutuhan penerangan di lokasi juga masuk dalam pertimbangan.
“Itu nanti akan kita gambar dulu, Pak. Kita gambar kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau memang nelayan ini malam juga ada aktivitas di dermaga ini, kita akan pasang solar cell,” ujarnya.
Nelayan Menunggu Perhatian Pemerintah
Kepala Desa Kota Kapur, Edi Candra, membenarkan kondisi tambatan perahu nelayan di wilayahnya saat ini mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, keberadaan tambatan perahu sangat penting bagi masyarakat karena mayoritas warga yang beraktivitas di kawasan tersebut menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan.
“Kondisi tambatan perahu nelayan kami ini memang benar-benar dalam kondisi sangat parah dan memprihatinkan. Perjuangan ini sudah lama kami sampaikan, namun hingga kini belum terealisasi dari pemerintah daerah maupun provinsi,” ujar Edi.
Ia berharap kedatangan jajaran Demokrat Babel dapat menjadi momentum untuk kembali mendorong perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur nelayan di Desa Kota Kapur.
Bagi masyarakat setempat, perbaikan tambatan perahu bukan hanya menyangkut pembangunan fisik. Fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas melaut, akses menuju perahu, distribusi hasil tangkapan, hingga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.
Melalui kunjungan tersebut, DPD Demokrat Babel menyatakan akan terus mengawal persoalan tambatan perahu nelayan Kota Kapur, baik melalui jalur politik maupun kelembagaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai status aset dan lahan. (*)
