AksaraNewsroom.ID – Perlindungan wilayah tangkap nelayan menjadi salah satu tuntutan yang dibawa anggota DPRD Babel, Maryam, dalam konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kamis (18/11). Perairan dangkal hingga 12 mil laut diminta bebas dari aktivitas pertambangan lantaran dinilai berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan.
Maryam pun mendesak KKP melakukan evaluasi terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut, khususnya di kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Dalam konsultasi bersama KKP melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Maryam turut meminta adanya kepastian koordinat dan penetapan spasial wilayah tangkap nelayan tradisional.
Maryam pun menilai persoalan konflik pemanfaatan ruang laut tidak hanya terjadi di Bangka Selatan dan Bangka Tengah, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah lain di Pulau Bangka.
Ia mencontohkan seperti di Bangka Selatan, titik persoalan di antaranya berada di kawasan Toboali, Batu Perahu, Rias, Batu Betumpang, Pangkasan, dan Ketapang. Sementara di Bangka Tengah, konflik mencuat di kawasan Batu Beriga dan sekitarnya.
Persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Bangka lainnya kata Maryam, seperti Teluk Kelabat, Pantai Matras dan Sungailiat. Adapun di Bangka Barat, salah satu kawasan yang disoroti berada di Desa Rambat.
Menurut Maryam, kawasan-kawasan tersebut merupakan ruang hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian dari laut. Karena itu, kebijakan penataan ruang laut harus mempertimbangkan keberadaan nelayan, bukan hanya kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.
“Kami berharap ada kesesuaian dari visi misi yang ditetapkan oleh KKP terkait masalah kesesuaian dan kebijakan ekonomi biru. Aktivitas tambang di perairan dangkal 0 sampai 12 mil laut itu kita harapkan zero dari tambang,” tegas Maryam.
Tak hanya meminta penghentian aktivitas tambang di perairan dangkal, Maryam juga mendorong KKP mengevaluasi perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang berada di kawasan konflik.
Ia meminta agar KKP tidak menerbitkan izin PKKPRL baru, termasuk tidak memperpanjang izin yang telah ada di wilayah yang terbukti tumpang tindih dengan kawasan tangkap nelayan.
“Kami berharap peta itu ketika nanti disampaikan oleh DKP bisa menjadi bahan evaluasi oleh KKP agar tidak menerbitkan PKKPRL yang baru atau memperpanjang yang sudah ada,” ujarnya.
Untuk memperkuat usulan tersebut, lanjut Maryam, DPRD Babel bersama pemerintah daerah mendorong penyusunan peta poligon yang secara spesifik menunjukkan wilayah-wilayah konflik antara zona pertambangan dan kawasan perikanan tangkap tradisional.
Maryam berharap data spasial tersebut menjadi dasar bagi KKP dalam melakukan evaluasi perizinan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap ruang tangkap nelayan.
Dalam kesempatan itu, Maryam turut menjelaskan persoalan belum tuntasnya Perda RTRW terintegrasi yang telah diajukan sejak akhir 2024.
Menurutnya, hingga saat ini regulasi tersebut belum lolos evaluasi Kementerian Dalam Negeri, salah satunya berkaitan dengan persoalan sengketa Pulau Tujuh yang masih menjadi bagian dari pembahasan tata ruang.
Akibat belum terbitnya RTRW terintegrasi, pemanfaatan ruang laut di Bangka Belitung masih mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Maryam menjelaskan, revisi RZWP3K baru dapat diajukan kembali pada 2026 sesuai mekanisme peninjauan dan evaluasi peraturan yang berlaku.
Ia berharap proses revisi tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki penataan ruang laut dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat pesisir serta melindungi kawasan perikanan tangkap.
Selain itu, Maryam meminta adanya dukungan tertulis dari KKP atas hasil konsultasi tersebut. Dokumen itu diperlukan sebagai bukti koordinasi dan bahan evaluasi dalam proses pengajuan revisi peraturan daerah melalui Kemendagri.
“Kami semua sebenarnya anak nelayan, Pak. Nah, berbicara laut ini kami sebenarnya menangis tanpa air matanya, Pak. Luka tak berdarah namanya,” ungkapnya. (*)



















