PANGKALPINANG, www.aksaranewsroom.id – Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung didatangi para mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Babel, Senin (18/4/2022). Aksi demontrasi menyerukan para wakil rakyat dapat bersuara untuk kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, DPRD Babel terpantau mendapat dua kali aksi dari para demonstran. Pertama, aksi dimulai oleh gabungan organisasi kepemudaan yang digawangi para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Babel yang disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi
Sedangkan di siang harinya, aksi dengan tuntutan yang sama disuarakan oleh Gebrak Babel diterima Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Tuntutan mereka untuk menghadirkan para dewan Babel yang duduk di kursi parleman di Senayan Jakarta.
Aksi terpantau berjalan kondusif dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian serta Satpol PP dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Babel. Orasi para pedemo menyentil para dewan pun tak lepas dari aksi ini, disamping atribut berupa spanduk.
Dalam aksinya, Cipayung Plus Babel menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.
Aksi massa itu terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem membeberkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.
“Kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen,” jelas David.
Yusuf, Ketua Umum HMI Babel mengatakan pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.
“Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung,” ungkap Yusuf
Sementara itu Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19.
Merujuk data lembaga keuangan Credit Suisse Juli 2021 menyebutkan, terdapat 171,7 ribu orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$ 1 juta (Rp14,5 miliar) pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 61,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 106,2 ribu orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya itu setara dengan 0,1 persen populasi.
Di lain sisi, menurutnya hasil survei BPS menunjukkan, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta mengaku mengalami penurunan pendapatan. Ia menyimpulkan, adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat diantara penduduk Indonesia di masa pandemi.
“Mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, diantaranya menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat adalah hal yang paling wajar di negara yang menjunjung tinggi demokrasi politik dan demokrasi dalam bidang ekonomi,” jelas Hafiz.
Ketua Umum IMM Babel, Fajrul juga menyoroti terkait Perda Prov. Babel No.12 tahun 2017 tentang cadangan pangan, intervensi pasar, antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan mestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat mengalami penderitaan yang lebih dalam lonjakan harga bahan pokok.
“Kita juga menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis,” ujar Fajrul.
Sementara, Ketua Umum KAMMI Babel, ikhsan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan kelompok cipayung plus setidaknya dalam waktu tujuh hari kedepan.
“Kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini,” ungkapnya.
Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, diantaranya Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah, menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Massa mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan, menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor, menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis, dan. enuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Amri Cahyadi mengapresiasi aksi ini yang lahir atas keprihatinan mahasiswa atas hajat hidup masyarakat. Hanya saja, pihaknya di daerah tak bisa berbuat banyak atas tuntutan ini. Pihaknya hanya bisa meneruskan aspirasi ini untuk disampaikan ini kepada pemerintah pusat.
“Apa yang disampaikan tersebut kewenangannya berada di pemerintah pusat terkait kebijakan pemerintah pusat, jadi akan disampaikan ke pusat. Aspirasi ini mesti kami tindaklanjuti secara nyata dan konkrit, pertama karena aspirasi untuk pemerintah pusat kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat Babel, wajib besok mengirimkan aspirasi ke pusat kepada presiden dan DPR,” ungkap Amri.
“Kami berharap menjadi bahan pertimbangan mereka disatukan dengan aspirasi mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia untuk dijadikan dasar kebijakan,” lanjut dia.
Di aksi kedua, masa sempat menduduki ruang paripurna DPRD Babel atas persetujuan pimpinan guna mencairkan dialog dalam aksi tersebut. Kendati demikian, jalan aksi tetap damai.
Tidak jauh beda dengan aksi sebelumnya yakni terkait kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 11 persen, mega proyek ibu kota negara (IKN), wacana tiga periode, rezim oligarki, korupsi kolusi nepotisme dan politik dinasti.
“Kami juga minta DPRD Babel untuk memanggil Anggota DPR-RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Babel, supaya dapat mendengar aksi mahasiswa,” kata Dema IAIN SAS Babel, Okta Renaldi. (**)
