PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Beliadi tampak gerah. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Tandan Buah Segar (TBS) Sawit DPRD Babel mengenai persoalan PT Foresta Dwikarya Lestari dengan masyarakat, serta menyangkut persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit di Babel, belum juga di eksekusi hingga saat ini.
“Kami rekomendasi agar 600.000 hektar lebih kebun sawit yang ada di Babel, segera perintahkan sesuai aturan 20 persen untuk kebun rakyat atau berikan plasma untuk rakyat 20 persen,” kata Beliadi, pada Rabu, 20 Maret 2024.
Menurutnya, apabila aturan tersebut ditegakkan maka akan banyak sekali masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, dirinya menekankan kepada pihak eksekutif untuk mencabut izin dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, apabila enggan mentaati aturan yang telah ditetapkan tersebut. “Akan ada 125.000 keluarga dapat kebun plasma jika ditegakan aturan ini, jika perusahaannya bandel setop saja,” jelas Beliadi.
“Bila perlu ancam pencabutan izin, ini bentuk langkah konkrit kami DPRD dalam membuat terobosan ekonomi pasca timah,” tegasnya.
Namun sayangnya, Beliadi melihat belum ada gerak-gerik dari pihak eksekutif untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus TBS Sawit ini.
“Tapi kami lihat Pj Gubernur ini, apa tidak baca atau tidak paham rekomendasi pansus sawit? Karena belum satupun di esksekusi ditengah langkah nyata penyelamatan ekonomi masyarakat yang sudah sangat di perlukan. Tolong Pj Gubernur melek sedikit dengan permasalahan masyarakat sekarang,” tuturnya. (*)
