“Apakah itu harus kita diamkan? Lalu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan, karena nanti kalau ini direplikasi di dalam Pilkada sama saja pemilu tidak ada gunanya kembali.”– Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, mengatakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 April 2024.
– Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, mengatakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 April 2024.
Hasto mengatakan bahwa bentuk kecurangan yang terjadi selama perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seperti intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para kepala daerah untuk mendukung calon tertentu, ada kemungkinan terulang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
The Conversation Indonesia menghubungi Yohanes Sulaiman, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, untuk menganalisis potensi terjadinya kecurangan seperti yang dikhawatirkan Hasto tersebut.
Kecurangan Pemilu bukan hal baru
Pernyataan Hasto bahwa kecurangan dalam Pemilu 2024 bisa saja terjadi lagi pada Pilkada tahun ini benar. Namun, jika ia mengaitkannya hanya pada dugaan kecurangan masif dalam Pemilu tahun ini yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pemerintah, maka hal itu tidak tepat.
Sebab, kecurangan Pemilu sudah banyak terjadi. Praktik “serangan fajar”, misalnya, sudah ada dari awal reformasi. Intimidasi aparat juga sudah kerap terjadi, bahkan sejak Pemilu 1955. Hal serupa bahkan jelas terjadi pada Pilkada DKI 2017.
LSM Kontras menyusun laporan tahun 2020 yang menekankan adanya masalah dan kecurangan dalam Pilkada. Tuduhan kecurangan juga terjadi pada Pemilu 2016.
Jadi, kecurangan Pemilu maupun Pilkada bukanlah hal baru. Kecurangan juga diduga kuat terjadi pada Pemilu 2019 atau ketika PDI-P, yang kala itu mengusung Presiden Joko “Jokowi” Jokowi sebagai calon presiden petahana, menjadi partai penguasa.
Bahwa Hasto baru sekarang menyerukan hal ini sebagai masalah, setelah terlihat jelas ada perpecahan antara Jokowi dengan PDI-P, memang tidak salah, tetapi lebih bernada maling teriak maling.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Para pengunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu. (Foto: Achmad Ibrahim/AP Photo)
