PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID –Ribuan masyarakat yang melakukan aksi tolak tambang laut di Batu Beriga kecewa lantaran PT Timah tidak mau menemui massa aksi.
Aksi dimulai dengan longmarch dari titik 0 KM Pangkalpinang menuju kantor PT Timah Tbk, Senin (28/10/2024).
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz menyebutkan PT Timah tidak menghargai warga yang sudah datang dari kampung untuk menyampaikan tuntutannya.
“Tuntutan pencabutan IUP PT Timah di perairan batu beriga sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan masadepan pangan di Kepulauan Bangka Belitung” kata Hafiz.
Ekosistem pesisir Batu Beriga merupakan benteng ekologi penting bagi masyarakat Bangka Belitung. Wilayah kepulauan sangat rentan terhadap bencana iklim yang sedang dialami secara global.
“Jika ekosistem esensial terus dirusak, masadepan kita dan generasi selanjutnya sangat terancam. Aksi adalah simbol untuk menegaskan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” jelasnya.
Sementara protes yang didasari telaah ilmiah dan keinginan mayoritas masyarakat Bangka Belitung diabaikan oleh jajaran PT Timah Tbk.
“Aksi ini menandai bahwa proses PT Timah mendapatkan dokumen rencana penambangan ini menihilkan peran masyarakat. Apalagi setelah datang kedepan PT Timah masyarakat tetap diabaikan” tambahnya.
Selaras dengan apa yang disampaikan WALHI, masyarakat juga menyampaikan kekecewaannya dengan apa yang dilakukan PT Timah Tbk.
“Kami telah melakukan perjalanan jauh dari kampung menuju Pangkalpinang. Karena ruang hidup kami terancam akibat rencana aktivitas tambang di laut Batu Beriga” ujar Siti, perwakilan perempuan nelayan Batu Beriga.
Siti menambahkan kedatangan mereka untuk meminta pencabutan IUP PT Timah di perairan Batu Beriga tidak digubris oleh PT Timah Tbk.
“PT Timah terus menyakiti hati masyarakat, kedatangan kami tidak dianggap oleh mereka. Kami dihadapkan dengan pagar kantor dan kepolisian, ini sangat mengecewakan” tutupnya.
Kecewa dengan hasil di PT Timah, persatuan masyarakat peduli Batu Beriga meneruskan aksi mereka ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*)
