BANGKA, AksaraNewsroom.ID — Keberadaan sejumlah Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Desa Permis dan Rajik, Kabupaten Bangka Selatan, dikeluhkan oleh sejumlah nelayan yang hendak melakukan aktivitas kesehariannya di laut.
Pasalnya diungkap para nelayan kepada Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, KIP itu hanya ‘bercokol’ bertahun-tahun tanpa beroperasi di lokasi yang serupa.
Di sisi lain keberadaannya berlarut-larut dianggap mengganggu ruang gerak nelayan untuk beraktivitas.
Masih berdasarkan penuturan nelayan, yang mencurigai keberadaan 3 KIP tersebut disinyalir telah bekerjasama dengan oknum aparat desa. Sebab keberadaannya tidak pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
“Infonya milik PT SMB dan selalu melakukan expor timah ribuan ton, tapi kapalnya tidak pernah kerja cuma berjangkar di laut yang masuk dalam IUP Pemda,” ujar salah satu nelayan kepada Rina Tarol, Rabu (05/03/2025) dikutip Aksara Newsroom.
Baca Juga: Ditreskrimsus Polda Babel Benarkan Sedang Selidiki Proyek Dermaga Plengsengan Tanjung Gading
Keberadaan KIP ini juga dianggap tidak ada manfaatnya bagi nelayan terlebih bagi masyarakat desa Permis dan Rajik. Bahkan untuk melakukan pengamanan, pihak perusahaan di sebut sebut oleh para nelayan menggunakan preman yang di gaji oleh perusahaan.
“Nelayan sini juga tidak pernah di perhatikan, mereka pegang preman dan aparat desa di gaji oleh mereka (perusahaan-red), mereka bisa beli apa saja, Itu la mereka bebas berbuat apa saja”, ungkap nelayan yang tidak mau disebut namanya kepada Rina Tarol.
Nelayan juga meminta kepa Rina Tarol agar ada pihak terkait yang melakukan audit terkait sumber timah tersebut. Menanggapinya, Rina Tarol tak menampik keberadaan ke 3 KIP ini terskesan hanya sekadar kamuflase saja dari pemilik perusahaan, untuk mengekspor timah.
Rina pun meminta agar persoalan ini menjadi perhatian bersama antara Pemda Bangka Selatan, aparat kepolisian serta Kejaksaan Agung.
“Bagaimana kondisi sebenarnya, kita bisa sama-sama turun ke lokasi, PT apa yang membiarkan KIP di sana,” jelas Rina Tarol.
Rina Tarol juga mendesak agar perusahaan pemilik KIP tersebut diaudit berkaitan dari mana sumber timah untuk ekspor. Sebab, informasi yang Ia peroleh, kawasan tersebut tidak mengandung banyak timah untuk kebutuhan ekspor
Anggota DPRD Babel Empat Periode ini mengaku heran, sebab meski tidak menghasilkan timah di kawasan laut Desa Rajik dan Permis, namun KIP tetap bercokol di sana selama bertahun tahun.
“Kami rasa informasi dari warga ini perlu ditelusuri, terkait keberadaan KIP, asal usul timah untuk ekspor. Jangan-jangan ada kebocoran pasir timah,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Aksara Newsroom masih berupa melakukan konfirmasi terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. (red)
