PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Sorotan publik terhadap kinerja wakil rakyat di Senayan kini tidak hanya tertuju pada DPR RI. Masyarakat Bangka Belitung (Babel) juga mulai mempertanyakan kiprah empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Babel periode 2024–2029.
Di tengah riuh kritik terhadap DPR, keberadaan DPD RI dinilai semakin jarang terdengar program maupun gebrakannya. Padahal, DPD sejatinya memiliki peran strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Keempat anggota DPD RI asal Babel itu diketahui bahwa dua di antaranya merupakan wajah lama yang kembali ke Senayan, yakni Zuhri M. Syazali dan Darmansyah Husein adalah petahana.
Sementara, Bahar Buasan sebelumnya juga pernah menjabat senator periode 2014–2019. Adapun Dinda Rembulan menjadi satu-satunya perempuan untuk periode ini yang terpilih mewakili Babel.
Ketua Umum HMI MPO Babel Raya, Okta Renaldi, menilai kiprah senator asal Babel masih jauh dari harapan publik. Ia menegaskan, masyarakat jarang mendengar langkah konkret dari para wakil Babel di DPD RI terkait isu-isu besar yang sedang dihadapi daerah.
“Seharusnya DPD menjadi tempat berhimpunnya tokoh daerah untuk membawa aspirasi rakyat, bukan malah terjebak dalam skema partaisasi,” tegas Okta kepada Aksara Newsroom.
“Kiprah senator per hari ini justru melenceng dari cita-cita awal pembentukan dan gagal memahami esensi UUD 1945 pasal 2D tentang tugas pokok dan fungsi DPD,” ujarnya melanjutkan lagi.
Menurutnya, lebih dari dua dekade sejak dibentuk, DPD belum memberi dampak signifikan bagi daerah. “Bahkan, perannya di parlemen tidak terlihat kuat,” kata dia.
Okta juga menyoroti masih dominannya kebijakan sentralistik yang semakin membebani masyarakat. “DPD seharusnya lebih banyak turun ke lapangan, tidak hanya saat reses, agar aspirasi masyarakat benar-benar terserap,” katanya.
Seorang warga Pangkalpinang, Budi, mengatakan para anggota DPD Babel perlu segera menunjukkan peran nyata agar kehadiran mereka tidak dianggap sekadar formalitas.
Di sisi lainnya, ia pun mengaku hanya sering mendengar nama senator Dinda Rembulan yang notabenenya dari Komisi IV DPD RI yang terlihat aktif terjun ke masyarakat pada awal periode 2024–2029. “Sementara yang lain, lebih sering muncul secara seremonial di media,” ujarnya.
Ia tak memungkiri polemik pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang disoroti oleh Dinda Rembulan.”Kami melihat selama ini dari komite IV DPD RI terus memperjuangkan agar nilai TKD Pusat Ke daerah jangan sampai terpotong menginga akan mempengaruhi ekonomi masyarakat,” katanya.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andarta Ferryadi, menegaskan senator asal Babel tetap menjalankan peran dan fungsi konstitusionalnya, baik dalam pengawasan undang-undang maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, fungsi pengawasan dilakukan saat reses, ketika senator turun langsung ke daerah pemilihan (dapil). Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui kantor sekretariat DPD di provinsi.
“DPD punya kantor sekretariat di setiap provinsi, jadi kalau mau menyampaikan aspirasi masyarakat tidak perlu ke pusat. Cukup di sekretariat DPD Babel. Senator siap menerima aspirasi untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Menanggapi kritik publik bahwa senator jarang terlihat di lapangan, Andarta meminta masyarakat dan media juga memantau aktivitas para anggota DPD melalui kanal resmi. “Masyarakat maupun pihak media bisa mengawasi keaktifan anggota kita lewat media sosial resmi. Di sana ada semua berita tentang aktivitas senator,” tegasnya.
Adapun terkait isu pendidikan, Andarta menjelaskan senator Babel yang duduk di Komite III baru-baru ini telah melakukan audiensi dengan komunitas tenaga pendidik PAUD. “Itu difasilitasi, lalu di-sound ke pusat. Itu salah satu contoh fungsi dan peran senator kita,” katanya.
Soal dinamika di Babel, mulai dari penolakan HTI, wacana PLTN hingga polemik tambang laut Beriga, Andarta menyebut ranahnya ada pada senator. “Kami kesekjenan hanya membantu kelancaran tugas-tugas senator di Bangka Belitung,” jelasnya.
Penulis: Hendri J. Kusuma/D2K
