PENANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID –
Anggota DPRD Babel Fraksi Gerindra, Yogi Maulana akhirnya buka suara terkait polemik unggahannya di media sosial yang ramai lantaran diduga-dianggap sebagai seruan aksi ke kantor PT Timah Tbk.
Unggahan itu sempat menuai sorotan lantaran dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Pasalnya, Presiden Prabowo baru-baru ini menekankan pentingnya penataan tata kelola timah di Bangka Belitung, yang tak lain untuk menutup celah kebocoran negara dan memperbaiki distribusi.
Dalam klarifikasinya, Yogi menampik tudingan dan menegaskan dirinya tidak pernah mengajak masyarakat berdemonstrasi, melainkan sekadar menyuarakan keresahan penambang.
“Pertama, saya tidak menyerukan untuk demo tetapi untuk masyarakat bersatu (menyampaikan suara-red)”, kata Yogi ketika dikonfirmasi Aksara Newsroom Rabu malam (1/10/2025).
Unggahan Facebook-nya yang sempat viral kini sudah dihapus. Menurutnya, aspirasi penambang telah dijawab Forkopimda dan PT Timah, sehingga rencana aksi 6 Oktober 2025 dipastikan batal.
Yogi mengakui unggahannya di Facebook sudah ia hapus. Alasannya, aspirasi masyarakat penambang yang ia sampaikan telah ditindaklanjuti oleh Forkopimda bersama PT Timah.
“Alhamdulillah, Forkopimda dan PT Timah sudah memberikan jalan yang baik dan angin segar, yaitu harga timah naik. Saya juga sudah sampaikan kembali kepada media maupun masyarakat, aspirasi kalian sudah ditindaklanjuti pemerintah dan PT Timah,” jelasnya.
- Baca Juga: Mulai Harga Rp145 Ribu dan Kadar 60 Persen, Ini Skema Imbalan Timah untuk Mitra Penambangan
Yogi kembali menegaskan mengklaim dirinya tidak pernah menyerukan aksi.
“Pertama, saya tidak menyerukan untuk demo. Saya hanya menyerukan agar masyarakat bersatu, karena kami sedih melihat kondisi di lapangan. Sampai ada yang nekad menukar beras dengan timah karena tidak laku, dan dapur mereka sudah kosong untuk makan,” jelas dia
Yogi mengaku telah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut kepada Ketua DPRD Babel. Ia juga menilai aspirasi penambang kini sudah mulai ditindaklanjuti.
Dirinya menegaskan bahwa rencana aksi pada 6 Oktober 2025 tidak perlu lagi digelar.
“Jadi kami sampaikan, untuk tanggal 6 jangan ada lagi demo, karena aspirasi masyarakat sudah direspons,” kata dia.
Penulis: Hendri J. Kusuma/D2K
