AksaraNewsroom.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat konsolidasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026–2027, Rabu (3/6/2026).
Program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang. Rapat pelaksanaan kegiatan BSPS difokuskan pada sinkronisasi data, percepatan verifikasi teknis, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi program berjalan tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang itu dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, S.Kom.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Juhaini, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, ST, para camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang, serta perwakilan Balai Perumahan Kementerian terkait yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, mengatakan alokasi 300 unit BSPS yang diterima Kota Pangkalpinang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Kuota 300 unit rumah melalui program BSPS pada tahun 2026 merupakan peluang yang harus kita kawal bersama agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahapan verifikasi teknis saat ini dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, kecamatan, dan kelurahan guna memastikan kondisi lapangan sesuai dengan data administrasi yang telah diusulkan.
Menurutnya, seluruh camat dan lurah diminta melakukan verifikasi secara maksimal terhadap rumah-rumah yang diusulkan sebagai penerima bantuan. Adapun kriteria utama penerima meliputi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni.
Bartholomeus berharap seluruh tahapan administrasi dan verifikasi dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan fisik renovasi rumah dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
