PANGKALPINANG – Ratusan petugas Sensus Ekonomi 2026 akan mendatangi berbagai wilayah di Kota Pangkalpinang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
Sensus Ekonomi menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data berbagai aktivitas usaha untuk menghasilkan potret terkini kondisi perekonomian yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan melalui dua metode, yakni CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) atau wawancara langsung kepada responden, serta CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) atau pengisian mandiri secara daring khusus bagi pelaku usaha berskala besar. Adapun CAPI digunakan untuk rumah tangga dan unit usaha, baik skala mikro, kecil, maupun besar.
Sebagai bagian dari persiapan itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengukuhkan 192 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam apel siaga, pencanangan Sensus Ekonomi 2026, sosialisasi, dan penandatanganan komitmen bersama di Balai Besar Betason, Kamis (11/6/2026).
Petugas tersebut terdiri dari 168 petugas pendataan lapangan dan 24 petugas pemeriksaan lapangan.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Kami dan mereka berkomitmen untuk melaksanakan sensus dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan integritas, jujur, dan semangat. Mendata ekonomi masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Prof. Saparudin.
Ia berharap para petugas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat saat bertugas di lapangan. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data menjadi kunci agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Harapan kita petugas dapat diterima oleh masyarakat. Mereka menggunakan atribut petugas sensus, tentunya masyarakat menerima dan memberikan data yang diperlukan dengan jujur agar data tersebut bisa menggambarkan kondisi ekonomi di Pangkalpinang yang sebenarnya,” ujarnya.
Prof. Saparudin menambahkan, data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. Selain pendataan, petugas juga akan melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi data.
“Sehingga dengan data itu kita bisa melakukan aksi-aksi nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi di masa yang akan datang,” katanya.
Wali Kota menekankan agar oara petugas berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, menjaga kerahasiaan responden, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap tahapan sensus.
Saparudin menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan amanah untuk menyediakan data statistik yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
Ia meminta seluruh petugas melaksanakan tugas secara jujur, objektif, dan akuntabel, serta menjaga nama baik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, memastikan kerahasiaan data responden tetap terjaga dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik ekonomi.
Menurutnya, seluruh petugas telah dibekali pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. BPS juga menyiapkan sistem pengawasan berjenjang untuk memastikan seluruh tahapan pendataan berjalan sesuai standar.
“Ada manajemen lapangan dan pengawas yang memastikan petugas menjalankan tugas sesuai wilayahnya masing-masing. Semua proses terus dimonitor agar sesuai standar BPS,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah proses pendataan selesai, data yang terkumpul akan melalui tahap pemeriksaan dan uji kewajaran. Jika ditemukan hal yang perlu dikonfirmasi, akan dilakukan verifikasi lanjutan untuk menjaga kualitas data.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang, BPS, dan sejumlah unsur lintas sektor juga menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Penjabat Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para camat.***
