Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mendesak Pertamina segera mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang semakin meluas di Pulau Bangka. Desakan itu disampaikan setelah ia meninjau langsung kondisi antrean di sejumlah SPBU dan berkomunikasi dengan pimpinan Pertamina Bangka Belitung.
“Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan saya langsung melakukan panggilan video dengan Bapak JM Pertamina Bangka Belitung mengenai kondisi antrean BBM yang ada di Pulau Bangka. Sejak kemarin malam hingga saat ini, banyak aspirasi masuk yang rata-rata menanyakan mengapa pasokan BBM kita saat ini sangat sulit didapatkan,” ujar Didit saat diwawancarai, Selasa (14/7/2026).
Hasil peninjauan menunjukkan masyarakat harus mengantre berjam-jam demi memperoleh BBM. Kondisi itu, menurut Didit, sudah berada pada tahap yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Saya sempat berbicara dengan warga, ada yang antre hingga dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bahkan Pertamax pun kini mulai sulit ditemukan. Saya juga menerima laporan harga di luar jalur resmi sudah mencapai Rp20.000 per liter,” tambahnya.
Didit mengungkapkan, jajaran Pertamina sejatinya dijadwalkan menghadiri rapat bersama DPRD pada pukul 11.00 WIB untuk membahas persoalan tersebut. Namun, agenda itu tertunda lantaran pimpinan Pertamina lebih dahulu memenuhi undangan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan persoalan yang sama, yakni kelangkaan BBM.
“Saya meminta kepada pihak Pertamina agar masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera melaporkan kondisi ini ke kantor pusat. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan menimpa banyak pihak,” tegasnya.
Ia menilai dampak kelangkaan BBM kini telah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kebutuhan keluarga ikut terganggu akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.
“Ada warga yang melaporkan tidak bisa mengantar anak sekolah karena kehabisan BBM, bahkan ada kendaraan yang mogok di jalan. Di depan kediaman saya pun ada dua orang yang menitipkan motor lalu berjalan kaki mengantar anaknya bersekolah. Ini menunjukkan seluruh sektor merugi,” ungkap Didit.
Meski mengapresiasi respons pimpinan Pertamina di daerah, Didit menegaskan penyelesaian masalah tidak boleh berhenti pada koordinasi. Ia meminta langkah konkret segera dilakukan agar distribusi BBM kembali normal. Sementara itu, usulan pemisahan antrean kendaraan umum dan pribadi dengan kendaraan penampung atau pengerit akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Pertamina.
“Kita berharap besok pagi situasi sudah mulai membaik. Jika belum terurai dengan baik, kami akan memanggil kembali pihak terkait. Intinya, kami meminta agar kondisi dikembalikan normal seperti sedia kala,” pungkasnya.
Selain mendesak percepatan normalisasi pasokan, Didit juga mengingatkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan temuan sebelumnya mengenai penyaluran BBM subsidi bagi nelayan yang dinilai masih banyak tidak tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan distribusi harus diperketat agar pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.***
