AksaraNewsroom.ID – Belasan tahun berlalu sejak dermaga nelayan di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, terakhir dibangun sekitar 2010. Kini, kondisinya memperihatinkan alias tak lagi layak menunjang aktivitas nelayan setempat
Ironisnya, kebutuhan tersebut bukan baru disampaikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aspirasi pembangunan dermaga itu telah lama disuarakan.
Namun hingga kini, fasilitas tersebut belum juga terealisasi.
Persoalan itu mendapat perhatian setelah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung, Bustami Lukas, yang turun langsung melihat kondisi dermaga bersama masyarakat nelayan.
Ia menyatakan siap menginisiasi pembangunan dermaga baru dengan panjang kurang lebih 300 meter.
Bustami menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan dana pribadi untuk mendukung perbaikan dermaga yang menjadi aspirasi masyarakat selama kurang lebih dua tahun.
Ia pun memastikan anggaran yang disiapkan untuk rencana pembangunan tersebut bukan berasal dari pemerintah maupun kas Partai Demokrat.
“Kalau menurut saya, justru nelayan menggantungkan hidupnya dari jalan ini. Makanya kami datang. Kalau ini tidak vital, kami juga tidak datang, Pak,” kata Bustami, Kamis (24/9/2029).
“Ini murni dana pribadi dari Ketua DPD Partai Demokrat. Kita siapkan anggaran sesuai dengan aspirasinya Bu Mariam,” kata dia, yang turut didampingi Sekretaris DPD Demokrat Babel Framayoga, Ketua DPC Demokrat Bangka Hendra Yunus, pengurus partai sekaligus anggota DPRD Babel Maryam serta jajaran pengurus Demokrat lainnya.
- Baca Juga: Menanti Arah Golkar, Gerindra, NasDem di Pilwako Pangkalpinang, Penantang Molen atau Gabung Koalisi?
Namun, pembangunan belum serta-merta dimulai karena status aset dan lahan.
Bustami mengatakan pihaknya masih memastikan persoalan izin dan status lahan atau aset di lokasi tersebut. Jika persoalan administrasi dinyatakan selesai, ia menyatakan pembangunan akan segera dikerjakan.
“Kalau dari izin dan dari lahan ini clear, kita langsung kerjakan. Ini kebut, selesai,” ujarnya.
Bustami menilai keberadaan dermaga yang layak memiliki arti penting bagi nelayan. Sebab, akses tersebut digunakan setiap hari untuk menunjang aktivitas melaut.
Kondisi pasang surut air juga menjadi salah satu persoalan yang membuat akses menuju perahu tidak selalu mudah dan aman.
Bustami mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membuat perencanaan teknis untuk menentukan fasilitas yang dibutuhkan, termasuk fasilitas penerangan akan dipertimbangkan.
“Itu nanti akan kita gambar dulu, Pak. Kita gambar kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau memang nelayan ini malam juga ada aktivitas di dermaga ini, kita akan pasang solar cell,” ujarnya.
- Baca Juga: Politisi Gerindra DPRD Babel Disinyalir ‘Beda Arus’ di Tengah Arahan Prabowo Soal Tata Kelola Timah
Anggota DPRD Babel Maryam mengatakan pembangunan dermaga tersebut bukan aspirasi yang baru muncul. Ia mengaku pertama kali menerima keluhan tersebut saat melakukan reses di Desa Kota Kapur pada 2025.
Lanjut Maryam, masyarakat menyampaikan kebutuhan terhadap pembangunan jembatan perahu sebagai akses bagi nelayan.
“Yang pertama, ini perjuangan sudah 2 tahun. Pada tahun 2025, saya reses di Desa Kota Kapur, tepatnya di sekolah SMA. Di sekolah itulah salah satu yang disampaikan oleh jajaran di desa ini, bahwa kita membutuhkan pembangunan jembatan, jembatan perahu,” kata Maryam.
Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Namun, menurut Maryam, terdapat persoalan kewenangan di tingkat provinsi. Sementara upaya mendorong bantuan melalui pemerintah kabupaten juga menghadapi keterbatasan fiskal.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pemprov Bangka Belitung, tapi menurut Pemprov, ini bukan kewenangan Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.
Maryam kemudian mencoba mendorong opsi bantuan kepada pemerintah kabupaten agar pembangunan dapat direalisasikan.
“Tetapi dengan tanda kutip, dana fiskal kita itu selalu terpangkas, sehingga tidak terbagilah anggaran itu kepada yang saya usulkan,” katanya (hjk/dd)
Comments 5