PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Empat partai politik sudah menentukan arah politik mendukung calon petahana Maulan Aklil alias Molen maju di Pilwako Pangkalpinang 2024. Artinya, tersisa empat partai peroleh kursi besar seperti Gerindra, Golkar dan NasDem yang belum menentukan sikap arah dukungannya. Sedangkan PDI-P, diprediksi bakal mengusung kadernya sendiri.
Begitu pula dengan PKS, hingga kini belum menyatakan dukungannya di Pilwalko Pangkalpinang pada Pilkada 2024.
Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB telah menentukan arah dukungannya ke calon petahana di luar PDI-P. Jika diakumulasikan empat partai pendukung dari jumlah kursi 30 di DPRD Kota Pangkalpinang, Molen telah mengantongi 26 persen suara, sedangkan jika ditambah PDI-P maka totalnya 44 persen di parlemen daerah.
Kursi tertinggi dimiliki PDI-P, Gerindra, Nasdem dan Golkar masing-masing meraih lima kursi di DPRD Pangkalpinang, sisanya PKS berjumlah dua kursi yang kini belum menentukan arah politiknya untuk Pilwako Pangkalpinang 2024.
Syarat dukungan calon yang diusung partai politik ialah minimal 25 perolehan suara sah atau 20 persen kursi DPRD di tingkat kabupaten kota atau provinsi sesuai di atur Undang- undang 10 Tahun 2016 Pasal 40.
Molen adalah kader PDI-P sekaligus calon petahana. Oleh DPP dari partai besutan Megawati Soekarno Putri, ia sendiri sudah mengantongi surat tugas untuk berkontestasi di Pilwalko Pangkalpinang 2024.
Lantas, ketiga parpol yang tersisa apakah bakal bergabung di koalisi petahana atau poros baru?
Menurut Pengamat Politik dari UBB, Ariandi, setiap partai akan rasional untuk memberikan dukungannya, mengingat pilkada merupakan agenda demokrasi yang membutuhkan banyak resource dan salah satunya adalah kesiapan financial dari politisi yang di kandidasikan.
“Tentu beberapa partai yang kuat di DPRD kota pasti akan menunggu seperti Nasdem, Gerindra dan Golkar bagaimana dinamika setelah paket Molen-Hakim muncul,” ujarnya saat dikonfirmasi Aksara Newsroom.
“Harapannya partai partai tersebut berani untuk memberikan penantang bagi Molen pada pilkada kali ini,” kata dia.
Hanya terlepas dari itu, Ariandi bilang, namun setiap partai juga akan rasional untuk memberikan dukungannya, mengingat sejumlah alasan yang diutarakannya pada sebelumnya. Sejauh ini, ujar dia, geliat Pilkada Pangkalpinang masih cenderung berjalan tenang dan masih belum menarik karena hanya muncul dari kubu petahana.
“Harapannya menjelang tahapan pendaftaran pada akhir Agustus mendatang dinamika Pilkada Kota Pangkalpinang semakin panas dan menampakkan wujud lawan yang akan hadir dalam pilkada kali ini,” kata dia.
Apakah ada peluang calon tunggal dan melawan kotak kosong bisa terjadi?
Ariandi awalnya menyebut terlalu awam menyimpulkan Pilkada Pangkalpinang akan digelar dengan satu paslon. Namun, ia tidak menampik kemungkinan lawan kotak kosong bisa terjadi di Pilwako Pangkalpinang pada Pilkada 2024. Sebab, menurut dia, karena mengingat baru paket Molen-Hakim yang sudah benar-benar mendapatkan rekomendasi.
Sedangkan nama-nama seperti Sopian, Suparlan, Saparudin, Basit Cinda, Ricky Kurniawan, Radmida Dawam dan Elly Rebuin memang sudah banyak meramaikan baliho dan reklame di Pangkalpinang, namun itu semua tidak cukup.
“Karena pilkada dijalankan melalui rekomendasi parpol, sebanyak apapun baliho dan reklame tanpa bisa di konversi menjadi rekomendasi partai maka itu akan sia-sia,” ujarnya.
Menurut Ariandi, sebab dinamika pilkada dimulai jauh sebelum tahapan pendaftaran dilakukan, yakni lobby politik, manuver dan penjajakan ke parpol harus terus dilakukan sampai benar benar menghasilkan dukungan oleh parpol secara nyata.
“Jika dalam 27 hari ke depan dinamika masih berjalan lambat seperti saat ini bukan tidak mungkin Molen akan melawan kotak kosong dan tanpa penantang,” ujar dia.
Ariandi mengingatkan, melainkan kuncinya ada pada parpol dalam layer atas untuk bersikap serta memastikan lawan politik untuk turun ke gelanggang pemilu dengan kematangan financial yang kuat.
Ia melanjutkan, mengingat rilis data KPK dan kemendagri untuk berkontestasi dalam pilkada tingkat kab/kota memutuhkan biaya 20-50 milyar tergantung jumlah dapat dan cakupan wilayahnya.
“Hal ini pastinya perlu pertimbangan yang matang bagi para politisi untuk serius pada kontestasi pilkada, pilkada juga menggiurkan bagi mereka yang ada di DPRD, namun para legislator tidak akan gambling untuk melepaskan jabatannya sebagai anggota dewan untuk berani maju pada kontestasi pilkada, karena aturan mengatur bahwa mereka yang menjabat harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” kata Ariandi.
Peluang Head To Head
Ariandi menyebut dengan semakin gemuknya koalisi yang dibangun akan membuat peluang untuk head to head lebih besar. Ia yakin jika pemilu hanya ada 2 pasangan calon, maka akan sangat menguntungkan bagi petahana yang hadir dalam ruang pemilu dalam keadaan sudah punya modal politik, sosial dan tentu sangat membaca dan mengukur kekuatan financial.
Menurut dia, posisi petahana kerap dianggap mampu mereduksi ruang persaingan yang tidak setara bagi kandidat baru.
“Adanya akses sumber daya yang dimiliki oleh petahana terhadap birokrasi bahkan finansial daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh patahana sebagai senjata untuk kembali membuka ruang keterpilihan dalam pemilu meskipun dalam prosesnya pemerintahan sudah dijalankan oleh seorang Penjabat Daerah,” katanya.
Posisi Molen, lanjut dia, sebagai seorang petahana yang memiliki kecenderungan untuk mengamankan tiket lebih awal dan sebisa mungkin dengan koalisi yang gemuk tentu akan menguntungkannya dalam kontestasi pilkada kali ini.
“Molen menjadi key players pada pilkada kota pangkal pinang kali ini, ia datang ke pemilu dengan berbagai macam keuntungan selain dari posisinya sebagai petahana, PDIP sendiri masih menjadi partai dengan perolehan suara dalam klasemen atas.
Sang petahana tidak dalam posisi memulai pemilu dari awal. Sebab, ujar Ariandi, ia sudah memiliki popularitas dan elektabilitas, program yang sudah dijalankan dalam 5 tahun terakhir dan keuntungan lain seperti posisi sang istri yang sudah lebih dulu mengamankan kursi di DPRD Provinsi melalui dapil Kota Pangkalpinang.
“Hal ini secara tidak langsung menunjukkan pengaruh Molen yang masih cukup kuat dalam panggung politik di kota pangkal pinang,” kata Ariandi.
Penulis : Hendri J. Kusuma/dd
