AksaraNewsroom.ID – Ancaman aktivitas pertambangan terhadap wilayah tangkap mendorong nelayan Kabupaten Bangka Selatan mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Mereka meminta pemerintah melindungi kawasan pesisir melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dengan menetapkan sejumlah wilayah perairan sebagai kawasan zero tambang.
Di hadapan Deputi PPKL KLH/BPLH, Noer Adi Wijoyo, nelayan menegaskan penolakan terhadap masuknya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona pertambangan timah.
- Baca Juga: Arah Revisi RZWP3K Dipertanyakan, Rina Tarol Desak Wilayah Konflik Nelayan Dicoret dari Zona Tambang
Tak hanya itu, nelayan juga meminta Kementrian LH menunda persetujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi RZWP3K hingga usulan perlindungan wilayah tangkap mereka diakomodasi.
Bagi nelayan, persoalan ini bukan sekadar perubahan tata ruang. Lebih dari itu, menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
Diungkapkan perwakilan nelayan, Abdullah, mengungkapkan terdapat sekitar sembilan pulau kecil yang kawasan perairannya menjadi sumber penghidupan nelayan, termasuk penghasil udang rebon dan ikan. Namun, wilayah tersebut justru masuk dalam zona pertambangan dan terdapat sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah, termasuk milik perusahaan swasta.
“Terdapat pulau-pulau kecil, ada sekitar sembilan pulau. Itu wilayah pesisir penghasil udang rebon dan ikan, tapi di sana ada IUP timah termasuk milik perusahaan swasta. Kami sayangkan masuk zona tambang. Kami nelayan pesisir sangat bergantung dari wilayah tersebut,” kata Abdullah, dikutip Aksara Newsroom.
Ia menegaskan, nelayan berharap kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat pesisir dapat dilindungi dan ditetapkan sebagai wilayah tanpa aktivitas pertambangan.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Konflik antara aktivitas penambangan timah dan kepentingan nelayan di wilayah pesisir Bangka Selatan telah berlangsung cukup lama.
Perwakilan nelayan lainnya, Zohri, menilai keberadaan sejumlah izin pertambangan di kawasan pesisir juga menyisakan persoalan serius, terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitannya.
Menurutnya, nelayan tidak pernah mendapatkan pelibatan yang memadai dalam proses penerbitan izin, termasuk IUP maupun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Pembuatan aturan dan penerbitan izin pasti ada proses pelibatan, tapi faktanya pelibatan itu dikesampingkan sehingga terbit IUP, AMDAL dan lainnya. Kami tidak tahu seperti apa prosesnya, tiba-tiba saja sudah ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Manajer Kampanye dan Advokasi WALHI Babel, Regi Yoga, menyampaikan bahwa WALHI bersama masyarakat nelayan mendorong agar sejumlah kawasan perairan Bangka Selatan diakomodasi sebagai wilayah tangkap nelayan dalam revisi Perda RZWP3K.
Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi masyarakat pesisir, terdapat 12 wilayah yang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai kawasan zero tambang.
Wilayah tersebut meliputi perairan Tanjung Merun dan sekitarnya, sejumlah kawasan perairan Pulau Karangnamak Jaoh, Tanjung Paku, Laut Toboali, Tanjung Kubu, Kelambui, Desa Rias, Tanjung Ketapang, Tanjung Limau, hingga kawasan perairan Tanjung Besar, Desa Pasir Putih dan Tanjung Nangka.
Selain itu, rekomendasi juga mencakup kawasan perairan dan pulau-pulau kecil di sekitar Toboali, Tanjung Pelabuhan Bilik, Gunung Kubu, Pulau Sangkarikan, Pulau Muaraduo, Pulau Lisum, Pulau Senuak Besar, Petianak, Pulau Batu Besar hingga Pulau Malang Belayar.
“Paling tidak, dengan dimasukkannya 12 wilayah zero tambang dalam pengesahan revisi perda, daerah menunjukkan keberpihakannya pada nelayan dan lingkungan,” tegas Regi.
Sebelumnya, pembahasan revisi Perda RZWP3K di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat mengalami penundaan setelah mendapat protes dari kalangan nelayan. Keberatan muncul lantaran sejumlah kawasan pesisir Bangka Selatan yang selama ini menjadi wilayah tangkap masyarakat masih dimasukkan dalam zona pertambangan.
Dalam pertemuan di Kantor KLH/BPLH tersebut, turut hadir Tim Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K DPRD Babel, di antaranya Edy Iskandar, Mehoa, Rina Tarol, Zarril Khifarri Maryam, Ferry, perwakilan nelayan serta WALHI Babel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Noer Adi Wijoyo, menyatakan akan meneruskan berbagai masukan yang disampaikan nelayan kepada Menteri Lingkungan Hidup/BPLH.
Kini, tuntutan nelayan mengarah pada satu hal: jangan sampai revisi tata ruang pesisir justru mengorbankan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada laut. Bagi mereka, perlindungan wilayah tangkap bukan sekadar persoalan zonasi, melainkan menyangkut masa depan nelayan dan keberlanjutan ekosistem pesisir Bangka Selatan.
















