PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Tanggapan dalam grup WhatsApp akhirnya dijadikan salah satu rujukan keluarnya keputusan memberangkatkan suami dari Direktur RSUD Depati Hamzah ke China, yang belakangan jadi perhatian publik. Alasan lainnya ialah untuk dapat mencairkan anggaran Rp17 miliar setelah lawatan ke Cina ini dari Kementerian Kesehatan.
Ikut campur kolegium dari spesialis jantung turut dijadikan alasan lainnya lantaran disebut mewajibkan fellowship atau pelatihan intervensi ke Cina itu harus ada ‘embel-embel’ alias berasal dari kalangan anak keluarga dokter.
Sedangkan dr Bayu, suami dari Direktur RSUD Depati Hamzah yakni dr Della Rianadita ialah dokter mitra bukan tetap, akhirnya lawatan ke China setelah memenuhi berbagai persyaratan itu.
Belakangan tanggapan dalam grup WhatsApp oleh dokter tetap spesialis jantung di RSUD Depati Hamzah, yakni dr Esa, isinya ternyata mengundurkan diri atau menolak kesempatan ke Cina tanpa disertai alasan yang pasti.
Hanya saja, pernyataan penolakan itu tidak ada bukti tertulis hingga akhirnya dialihkan ke dr Bayu, melainkan sebatas di grup WhatsApp.
Demikian juga untuk dokter tetap lainnya, dr Riska, yang juga tidak diberangkatkan. Alasannya ialah keterlambatan surat pengajuan dari yang bersangkutan dimana saat itu mendapat beasiswa dari Fakultas Kedokteran UI.
Sejumlah klaim penjelasan itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr Tri Wahyuni, dalam salah satu agenda rapat dengar pendapat komisi di DPRD Kota Pangkalpinang, Selasa (31/2/12)), menanggapi dugaan konflik kepentingan di manajemen RSUD Depati Hamzah, yang kini jadi perhatian publik.
“Memang sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum memberikan surat pernyataan tersebut. Mungkin ini memang kesalahan dari kami juga tidak meminta surat pernyataan tertulis, jadi hanya berdasarkan di wa grup yang menyatakan beliau mundur diri. Itu kekurangan kami tidak mengejar untuk surat pernyataan dari beliau,” kata dr Tri.
Tri mengungkapkan, Esa enggan menyampaikan surat tertulis tersebut meksi telah diusahakan untuk menyampaikannya. Di sisi lain klaimnya, alat kesehatan itu harus digunakan, sehingga diusulkan nama dokter lainnya atau dr Bayu sendiri untuk slot berangkat ke Cina.
Pengusulan pergantian nama calon fellowship kardiologi intervensi dari UPTD Depati Hamzah dari dr Esa ke dr Bayu diberitahukan pada 11 Desember 2024 ke Kemenkes.
“Time linenya sebelum kami menerima anggaran 17 miliar itu (pengadaan alat catlab produk Jerman-red) kami harus mempunyai dua dokter spesialis,” kata Tri.
“Surat keterangan yang kami upload ke Kemenkes, menyatakan kami punya dua tenaga dokter biar kami bisa dapat uang 17 miliar untuk membeli alat catlab tersebut,” lanjut dia.
“Jadi kenapa tidak dokter Riska, dokter Riksa kembali ke kami dari Fakultas Kedokteran UI ke RSUD di Oktober 2023, tapi suratnya baru kami terima di November, dokter Riska baru menghadap direktur pada November 2023, sedangkan DAK non fisik itu harus kami usulkan di Februari 2023,” ungkap dia.
Tri menyampaikan perihal kolegium khusus jantung yang disebut akan memberangkatkan fellowship dokter spesialis jika melihat riwayat keluarga juga dari kalangan profesor hingga dokter.
Ia tidak menampilk bahwa Kemenkes terlalu ikut campur menentukan sekolah fellowship tersebut. Fellowship ke Cina ini merupakan program Kementerian Kesehatan.
“Beberapa informasi yang kami dapatkan untuk fellowship ini dikirim ke Cina memang, mungkin bapak dewan mengetahui bahwa di kolegium khusus untuk jantung memang ada semacam penguncian, yang hanya boleh sekolah intervensi kalau urutannya bapak-ibunya profesor, dokter, bapak-ibunya spesialis baru boleh diusulkan oleh kolegium ke luar negeri,” kata Tri.
Pertanyaan lainnya yang muncul soal pembelian alat kesehatan tanpa user atau sebelum adanya usulan dr spesialis. Sebab, diungkap Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Bangun Jaya, daerah lainnya pembelian biasanya setelah ada usulan.
“Biasanya alkes itu usulan dari dr spesialis artinya dr spesialis dulu baru ada alatnya di (daerah luar) Nah, bagaimana dengan Pangkalpinang yang hari ini ada alatnya tapi dokternya menyusul. Nah, itu biasanya kan setiap alat itu ada usernya itu bagaimana penjelasannya,” tanya dia.
Selain ketersediaan dokter spesialis tetap lainnya yang di RSUD, Bangun Jaya juga mempertanyankan soal lawatan ke Cina, melainkan bukan ke Jerman, yang merupakan tempat belajarnya sistem jantung di dunia.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Pangkalpinang, Dio, yang meminta pembuktian soal informasi terkait insentif maupun gaji diberikan lebih besar didapatkan oleh dr Bayu. Pembuktian ini agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan publik.
“Dokter Bayu dikontrak secara resmi tapi tidak dilakukan pembayaran, beliau juga belum melakukan praktek, hanya untuk melengkapi dokumen agar kami mendapatkan 17 miliar untuk pembelian catleb,” jawab Plt Dinkes Pangkalpinang.
Penulis : Hendri J. Kusuma/dd
