PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap rencana kerja PT Timah Tbk tahun 2026 yang mencakup kegiatan penambangan, penambahan modal, serta program hilirisasi di wilayah Babel.
Eddy menegaskan bahwa PT Timah sebagai BUMN wajib mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berpihak pada masyarakat.
“Kita ingin mendengar secara langsung rencana PT Timah di tahun 2026, mulai dari kegiatan penambangan, program ke masyarakat, sampai soal penambahan modal untuk kegiatan hilirisasi. Semua itu harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Bangka Belitung,” kata Eddy, Kamis (17/07/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan warga dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat harus sejalan dengan aktivitas produksi.
“PT Timah ini bagian dari negara, maka sudah seharusnya pengelolaan sumber daya alam melibatkan masyarakat. Jangan hanya fokus pada produksi, tapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi warga sekitar,” ujarnya.
Terkait dana CSR dan PPM, Edi meminta agar pelaksanaannya menyerap tenaga dan pelaku usaha lokal.
“Dana CSR dan PPM itu harus digunakan dengan menggandeng pelaku usaha dan sumber daya dari Bangka Belitung. Supaya ekonomi kita berputar dan dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” katanya.
Soal pengawasan, DPRD Babel melalui Komisi III disebut akan terus bersinergi dengan Kementerian ESDM dan pihak terkait, meski kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat.
“Meskipun wewenangnya di Kementerian ESDM, teman-teman di Komisi III akan terus bermitra dan melakukan pengawasan. Kita ingin pastikan kawasan tambang PT Timah tetap terjaga dan tidak ada sumber daya yang keluar secara ilegal,” ujarnya. (*)
