PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Kesejahteraan tenaga honorer dan perangkat RT/RW telah menjadi perhatian serius Maulan Aklil (Molen) sejak awal kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pangkalpinang periode 2018-2023. Tidak hanya janji, Molen membuktikannya lewat kebijakan kenaikan gaji secara bertahap yang dilakukan setiap tahun.
Bagi Molen, tenaga honorer dan pengurus RT/RW adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan. Karena itu, kesejahteraan mereka harus dijaga agar kinerja tetap optimal dan profesional.
Kini, memasuki Pilkada 2024, Molen kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota bersama Zeki Yamani sebagai wakil. Pasangan ini mengusung visi HARMONI—Harapan Molen-Zeki Yamani—dengan salah satu komitmen utamanya: memperhatikan nasib honorer dan perangkat RT/RW secara berkelanjutan.
“Bagi kami HARMONI, pegawai honorer termasuk kawan-kawan RT/RW sangat penting sebagai bagian dari pemerintahan kota. Tentunya kesejahteraan mereka menjadi perhatian kita,” ujar Molen, Kamis (17/7/2025).
- Baca Juga: Jerambah Tua Menjelma Jadi Penggerak Akses dan Ekonomi, Mimpi Tiga Wali Kota yang Diwujudkan Molen
Langkah konkret telah dilakukan sejak 2018. Pemerintah Kota Pangkalpinang menaikkan standar honorarium tenaga harian lepas (PHL) berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SD hingga sarjana.
Data dari Badan Keuangan Daerah menunjukkan, gaji tenaga administrasi non-ASN naik signifikan:
- Lulusan SD: dari Rp1.050.000 (2018) menjadi Rp1.314.308 (2025)
- SMP: dari Rp1.150.000 menjadi Rp1.439.308
- SMA: dari Rp1.350.000 menjadi Rp1.689.308
- D3: dari Rp1.550.000 menjadi Rp1.939.308
- S1: dari Rp1.750.000 menjadi Rp2.189.200
Selain itu, petugas lapangan seperti tukang kebun juga ikut merasakan kenaikan. Upah mereka naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp1.814.308 per bulan untuk jam kerja penuh.
Tak kalah penting, pengurus RT dan RW pun ikut menikmati peningkatan insentif. Ketua RT/RW yang sebelumnya hanya menerima Rp350.000 per bulan pada 2018, kini mendapatkan Rp1.000.000. Sedangkan sekretaris RT/RW mengalami kenaikan dari Rp300.000 menjadi Rp850.000.
Meski ada penyesuaian kecil pada tahun 2023, hal tersebut lebih ditujukan untuk memperkuat program jaminan kesehatan bagi tenaga non-ASN, tanpa menghilangkan semangat peningkatan kesejahteraan.
Kini, menjelang tahun politik, Molen memastikan program yang sudah berjalan ini tak akan berhenti. Jika kembali dipercaya memimpin, peningkatan kesejahteraan bagi honorer dan perangkat RT/RW tetap menjadi prioritas dalam skema kepemimpinan HARMONI. (*)
