BANGKA, AksaraNewsroom.ID – Masyarakat Desa Perlang menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.
Penolakan ini disampaikan sebagai respons atas sosialisasi yang dilakukan PT Thorcon di Desa Perlang pada 19 Desember 2025 lalu, yang diklaim telah memperoleh respons positif dari masyarakat Desa Perlang.
Namun klaim tersebut dibantah oleh masyarakat. Menurut mereka, sosialisasi tersebut tidak dapat dianggap mewakili suara mayoritas warga Desa Perlang.
“Sosialisasi rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa yang kabarnya telah memperoleh respon positif berdasarkan rilis media bukan berarti seluruh masyarakat Desa Perlang telah menyetujui rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa. Pasalnya, sosialisasi yang dihadiri oleh 35 orang tersebut tidak dapat dikatakan telah mewakili lebih dari 6000 penduduk Desa Perlang.” ujar Muhammad Rival, pemuda Desa Perlang.
Ia menilai sosialisasi tersebut bersifat satu arah dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Bahkan, menurutnya, dalam sosialisasi itu hanya disampaikan dampak positif dari sudut pandang perusahaan, sementara dampak negatif tidak dijelaskan kepada masyarakat.
“Sependek pengetahuan kami, Pulau Kelasa merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan oleh nelayan sejak dulu untuk mencari cumi (sotong), memancing ikan karang, serta tempat berteduh nelayan saat terjadi badai,” ujarnya.
“Selain itu, Pulau Kelasa juga menjadi habitat penyu (hijau, sisik dan belimbing) serta lumba-lumba. Sehingga, wilayah tersebut berpotensi menjadi tempat wisata unggulan bagi Kabupaten Bangka Tengah. Maka dari itu, isu mengenai respon positif maupun dukungan masyarakat Desa Perlang terhadap rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa mesti kami klarifikasi karena dikhawatirkan hal tersebut akan memancing konflik masyarakat antar desa,” lanjut Rival.
Selain itu, masyarakat Desa Perlang yang juga merupakan penggiat pariwisata di Bukit Pading berharap pemerintah lebih fokus pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, termasuk di wilayah pesisir Batu Beriga. Mereka menilai pemerintah seharusnya tidak ikut mempromosikan proyek yang berpotensi mengancam kehidupan banyak warga di Bangka Tengah.
Rival juga menegaskan bahwa masyarakat Desa Perlang mendukung penuh perjuangan masyarakat Desa Batu Beriga dalam menolak rencana pembangunan PLTN tersebut. Menurutnya, masyarakat Desa Batu Beriga akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari pembangunan PLTN, sehingga perjuangan mereka patut dihormati.
“Sebagian masyarakat Desa Perlang berprofesi sebagai nelayan yang menjadikan perairan Pulau Kelasa sebagai salah satu tempat mata pencaharian. Oleh karenanya, kami mendukung langkah masyarakat Desa Batu Beriga dalam menolak rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa pun demikian rencana penambangan di laut Batu Beriga karena apabila perairan tersebut dirusak oleh aktivitas perusahaan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan nelayan,” ungkap Rival. (***)
