AksaraNewsroom.ID – Ketimpangan penyerapan produksi bijih timah antara Bangka dan Belitung mendorong Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, menyoroti pengelolaan RKAB PT Timah. Menurutnya, perencanaan RKAB perlu dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat penambang.
Sorotan itu muncul menyusul terhentinya pembelian bijih timah di Belitung akibat kapasitas RKAB telah terpenuhi. Sementara itu, kapasitas RKAB di wilayah Bangka disebut masih tersedia.
Menurut Yogi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam perencanaan dan pengelolaan RKAB agar tidak menimbulkan ketimpangan penyerapan produksi yang berdampak pada masyarakat penambang maupun perekonomian daerah.
“Apabila di wilayah Belitung pembelian terhenti karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka masih tersedia kapasitas, maka perlu dijelaskan apakah terdapat kendala administratif, teknis, atau ketentuan lain yang menyebabkan kapasitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kondisi seperti ini jangan sampai merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung,” kata Yogi Maulana, Selasa (21/7/2026) dikutip Aksara.
Ia menilai PT Timah perlu meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi dalam pengelolaan RKAB. Tujuannya agar distribusi kapasitas produksi di setiap wilayah berlangsung lebih proporsional dan tidak memunculkan persoalan yang berdampak pada masyarakat.
Karena itu, Yogi mendorong PT Timah menyusun RKAB dengan mempertimbangkan potensi produksi masing-masing wilayah. Dengan demikian, kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, ia meminta koordinasi internal antara unit operasi Bangka dan Belitung diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah ketimpangan dalam penyerapan produksi masyarakat.
“PT Timah perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD apabila terdapat kendala regulasi yang menyebabkan kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dimanfaatkan untuk wilayah lain,” tegasnya.
“Transparansi sangat penting agar semua pihak memahami persoalan yang dihadapi dan bersama-sama dapat mencari solusi terbaik,” sambung politisi Partai Gerindra tersebut.
Yogi juga meminta PT Timah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKAB agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, pengelolaan RKAB yang lebih baik akan memberikan kepastian bagi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.****
