AksaraNewsroom.ID – Persoalan tumpang tindih wilayah tangkap nelayan dengan aktivitas pertambangan timah di perairan Bangka Selatan kembali disuarakan ke pemerintah pusat. Kali ini, para nelayan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (18/11/2026).
Kedatangan nelayan didampingi WALHI Babel untuk meminta perlindungan terhadap kawasan pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Pansus RWPW3K DPRD Babel tersebut, nelayan menyampaikan sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik, mulai dari kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Ketapang – Batu Perahu, sekitar Pulau Dapur hingga pesisir Tanjung Kubu yang memiliki sejumlah pulau kecil.
Abdullah, nelayan asal Desa Gadung, Bangka Selatan, mengatakan kawasan tersebut memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap aktivitas perikanan masyarakat pesisir.
Ia pun mencontohkan, di sekitar Tanjung Kubu terdapat sekitar sembilan pulau kecil yang menjadi bagian penting dari ruang penghidupan nelayan.
Menurut Abdullah, aktivitas penangkapan udang rebon di kawasan tersebut melibatkan sekitar 200 nelayan. Produksi yang dihasilkan bahkan disebut mencapai sekitar 100 kilogram per nelayan dalam setahun.
Belum termasuk nelayan jaring tarik yang disebut dalam sekali melaut dapat memperoleh sekitar 10 kilogram udang putih. Dijelaskannya, aktivitas itu melibatkan enam orang dalam satu kelompok dengan jumlah sekitar 10 kelompok nelayan.
“Yang kami perjuangkan ini adalah wilayah-wilayah yang banyak ketergantungan nelayan pesisir. Kami mohon agar kawasan rawan konflik tersebut lebih diawasi dan diperhatikan,” ujar Abdullah.
- Baca Juga: Revisi RZWP3K Dipersoalkan, Nelayan Pertanyakan Pelibatan Masyarakat ke Pansus DPRD Babel
Ia berharap, KKP memberikan dukungan agar wilayah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat tidak terancam oleh tumpang tindih pemanfaatan ruang laut.
Keluhan lebih jauh disampaikan Jhoni Zuhri, nelayan di Basel, menyebutkan bahwa perjuangan masyarakat pesisir untuk mendapatkan perlindungan wilayah tangkap telah berlangsung sejak 2014.
Jhoni juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai perizinan pemanfaatan ruang laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pertambangan.
Ia mengaku hingga pertemuan berlangsung soal pembahasan RZPW3K, pihaknya belum memperoleh kepastian apakah PKKPRL telah diterbitkan untuk wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di Bangka Selatan.
Bahkan, menurut Jhoni, ketika pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel, informasi mengenai status perizinan tersebut juga belum diperoleh.
“Kami ingin tahu, apakah sudah ada PKKPRL yang terbit untuk IUP pertambangan di Bangka Selatan? Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas,” ungkapnya di hadapan pihak KKP.
Jhoni menegaskan, kepastian perizinan menjadi penting karena masyarakat kerap berhadapan langsung dengan pelaku aktivitas pertambangan di lapangan.
Menurutnya, persoalan di Bangka Selatan berbeda dengan beberapa daerah lain karena aktivitas pertambangan di wilayah laut sudah berlangsung. Dengan demikian, masyarakat telah merasakan langsung dampak sosial, ekonomi hingga perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas tersebut.
Di sisi lain, Jhoni menilai persoalan pertambangan laut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi legalitas perizinan. Sebab, menurut pengalaman nelayan, dampak terhadap lingkungan dan wilayah tangkap tetap harus menjadi perhatian, baik kegiatan tersebut memiliki izin maupun tidak.
Ia mencontohkan perubahan kontur dasar laut dan kondisi habitat yang berdampak pada kemampuan nelayan menangkap ikan dan udang di Laut Suka Damai.
Salah satu alat tangkap yang disebut terdampak adalah trammel net. Menurutnya, pada sejumlah lokasi bekas aktivitas pertambangan, alat tangkap tersebut tidak lagi dapat digunakan secara optimal.
Ia juga membandingkan kondisi sebelumnya, ketika nelayan cukup menggunakan sekitar lima liter bahan bakar untuk memperoleh lima hingga 10 kilogram udang. Kini, hasil tersebut tidak lagi mudah didapatkan di lokasi yang mengalami perubahan kondisi perairan.
“Kerusakannya tetap sama. Baik itu legal maupun ilegal, sama kerusakannya,” tegas Juni.
Ia turut mempertanyakan pelaksanaan reklamasi pascatambang di laut. Menurutnya, pemulihan lingkungan harus benar-benar dilakukan di lokasi bekas penambangan, bukan sekadar memindahkan kegiatan pemulihan ke wilayah lain.
Joni berharap pertemuan dengan KKP menjadi momentum untuk mengakhiri persoalan yang selama bertahun-tahun dihadapi masyarakat pesisir.
Ia pun mengingatkan, apabila izin PKKPRL diterbitkan di wilayah IUP yang selama ini menjadi ruang tangkap nelayan, hal tersebut berpotensi dijadikan dasar oleh pelaku pertambangan untuk kembali menjalankan aktivitas yang bersinggungan dengan kegiatan perikanan masyarakat.
Ia juga menyoroti ironi ketika masyarakat diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut, tetapi pada saat bersamaan justru merasa tidak mendapatkan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkapnya.
“Jangan sampai masyarakat terus berkonflik di lapangan dengan penambang. Kalau kementerian menerbitkan izin PKKPRL di suatu IUP, itu bisa menjadi alasan bagi pelaku pertambangan untuk kembali menggusur kami para nelayan,” ujarnya. (*)





















