PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dihantui banyangan defisit anggaran di tahun 2025. Bahkan, rapat antara eksekutif dan legislatif yang belum lama ini dilakukan guna membahas postus APBD 2025, menguak fakta bahwa defisit anggaran Pemprov Babel nyaris tembus di angka Rp 1 Triliun.
Dalam hal ini, Anggota DPRD Babel, Beliadi mengatakan, bahwa ada beberapa faktor krusial yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran di Pemprov Babel, bukan hanya soal jumlah honorer yang saat ini ramai di perbincangkan.
“Defisit Babel karna ada kasus timah, kedua sektor ekonomi lain tidak tumbuh maka kalo mau tidak defisit kita harus kuat peralihan ekonomi dari timah ke sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lain,” ungkapnya, Sabtu (28/09/2024).
“Akibat dari sektor pertimahan ini daya kemampuan masyarakat membayar pajak lemah sehingga PAD tidak tercapai, ketiga itu hasil dari pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) itu tahun 2025 ini ada opsional 65 persen akan dikembalikan lagi ke Kabupaten/Kota, nah itu pemicu defisit sebenarnya,” sambung Politisi Gerindra Dapil Belitung Timur ini.
Kendati begitu, Beliadi tidak mempermasalahkan jikalau rekan di Legislatif ingin mengkoreksi kehadiran honorer aktif di Pemda Babel saat ini. Hanya saja, jangan sampai membuat masyarakat berasumsi bahwa kehadiran honorer jadi pemicu utama terjadinya defisit anggaran.
“Okela kalo kawan-kawan pengen mengkoreksi kehadiran honorer di Pemda Babel tapi jangan jadikan itu sebagai kendala utama, itu hanya salah satu kendala dari sekian kendala yang terjadi di Provinsi Babel. Aku tetap mendukung kawan-kawan, tapi yang perlu di sadar, kita harus bekerjasama bagaimana eksekutif itu bisa menumbuhkan ekonomi baru atau melakukan peralihan ekonomi,” tegasnya.
Solusi Meningkatkan PAD
Dalam mengatasi persoalan ini, Beliadi juga membeberkan beberapa solusi untuk bisa mendongkrak PAD Babel sekaligus menekan defisit anggaran saat ini. Semisalnya di sektor perkebunan, dimana salah satunya bisa mendorong terciptanya Perkebunan Sawit Rakyat.
“Buatkan program-program terkait itu (Perkebunan Sawit Rakyat) begitu juga dengan sektor pertanian lain, bagaimana kita menyediakan pupuk subsidi, bagaimana kita menyiapkan program mengenai hal itu, sama juga di sektor perikanan dan perdagangan lain,” beber Beliadi.
Selain itu, dikatakan dia, bahwa pihaknya saat ini juga sedang mengecek kembali produk-produk turunan dari perkebunan kelapa sawit yang bisa di jadikan PAD, sehingga pemprov Babel tidak hanya dalap PAD dari dana bagi hasil CPO saja.
“Bagaimana dari produk turunan lain juga kita dapat bagi hasil, macam dari briket dan lain-lain. Ini harus disadari, kita jangan sampai melihat honor masalah satu-satunya, tidak. Masalah di Babel terkait defisit anggaran ini begitu kompleks,” jelas Beliadi.
Disamping itu, Beliadi menjelaskan, bahwa eksekutif dan legislatif juga sedang mendorong kenaikan royalti PT Timah ke daerah dari 3 persen ke 10 persen. Sehingga nantinya diharapkan dari kenaikan royalti ini dapat menambah PAD untuk Babel.
“Sekarang sudah berproses di kementerian keuangan, ini salah satu juga cara kita mengantisipasi defisit anggaran di Babel,” pungkasnya. (*)
