JAKARTA, AksaraNewsroom.ID – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menerima penghargaan Provinsi Layak Anak pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno, didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.
“Terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang sudah memberi penilaian Provinsi Layak Anak untuk Kepulauan Bangka Belitung. Penilaian seperti ini adalah suatu penghargaan yang diberikan setiap tahunnya dan ini perlu kita pertahankan,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Ia mengajak seluruh kabupaten/kota di Babel yang telah menerima penghargaan KLA agar menjaga bahkan meningkatkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak di Babel.
Tahun ini, tujuh kabupaten/kota di Babel meraih penghargaan KLA. Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Bangka Tengah memperoleh KLA Tingkat Madya. Sementara Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung meraih KLA Tingkat Pratama.
Pemprov Babel telah menerapkan sejumlah strategi untuk mewujudkan provinsi layak anak, antara lain menetapkan regulasi perlindungan anak, membangun komitmen dengan kepala daerah melalui komunikasi intensif selama evaluasi KLA, baik pertemuan langsung maupun koordinasi daring, memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam proses evaluasi, serta melakukan sosialisasi Provila melalui pawai kemerdekaan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setulus hati kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam proses evaluasi KLA sejak 2024 hingga saat ini.
Menurutnya, perjalanan menuju provinsi layak anak bukan hal sederhana, melainkan ikhtiar besar yang menuntut komitmen kuat, kerja keras tanpa lelah, dan ketelitian tinggi untuk memastikan setiap data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Arifah juga menegaskan peran pemerintah pusat dalam pemenuhan hak anak tercermin pada tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.
“Seperti yang dikatakan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli yang lalu, negara harus hadir dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang generasi penerus. Tiga program prioritas bapak Presiden tersebut adalah bukti dan komitmen kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi,” tuturnya.
Ia menegaskan, tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasar secara utuh, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, belajar, bermain, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
“Bayangkan sebuah lingkungan yang ramah anak dengan taman yang aman, transportasi yang nyaman bagi anak, sekolah yang menyenangkan, dan sistem perlindungan yang responsif, itulah masa depan yang ingin kita wujudkan. Masa depan di mana setiap anak merasa dicintai, dihargai, dan terlindungi,” terangnya.
“Mari kita bekerja sama dengan hati dan komitmen demi Indonesia yang lebih aman sekarang dan berkeadilan bagi perempuan dan anak. Mari kita jangan hanya terpaku pada angka indikator atau penghargaan. Ukuran keberhasilan kita dari senyum anak di sekolah, rasa aman di rumah, dan keceriaan mereka di ruang publik, di situlah makna sesungguhnya. Saya percaya dengan sinergi ketulusan dan komitmen nyata terutama dari pemimpin daerah yang baru, Indonesia Layak Anak atau Idola bukan sekadar mimpi, tapi masa depan yang sudah menanti untuk kita wujudkan,” pungkasnya. (*)
