PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Pemerintah Indonesia terus memperbaiki tata kelola timah nasional untuk menjaga keberlanjutan timah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menghadirkan Satgas Timah.
Kehadiran Satgas Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan produsen timah terbesar di dunia ini adalah langkah serius Pemerintah untuk membenahi ekosistem timah nasional.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan kehadiran Satgas Timah maupun Satgas PT Timah pasalnya, kehadiran Satgas ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola timah.
“Adanya satgas timah dari Pusat maupun PT Timah tidak ada razia apapun dan tidak ada penangkapan terhadap tambang rakyat, mari kita memberi informasi yang bijaksana jangan sampai termakan hoax,” kata Didit usai beraudiensi dengan Perwakilan masyarakat Bangka Barat yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait penambangan timah di Kantor DPRD Babel, Senin (8/9/2025).
Didit mengatakan, keberadaan Satgas Timah dari Jakarta bertujuan mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan Presiden, sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola timah nasional sehingga masyarakat dan negara bisa diuntungkan.
Selain itu, terkait dinamika harga timah Didit mengatakan, pihak PT Timah sendiri juga terkejut dengan kabar harga timah Rp60 ribu per kilogram yang beredar.
“Masalah harga ini ternyata tidak sesuai, bahkan pihak PT Timah sendiri kaget. Bagi mitra yang tidak disiplin, PT Timah akan melakukan evaluasi. Dan soal pembayaran, saya pastikan akan segera diselesaikan, tidak perlu menunggu lama,” jelasnya.
- Baca Juga: Kehadiran Satgas Timah Disebut Bukan Ancaman, Tapi Mitra Perbaikan Tata Kelola Pertimahan
Sementara itu, Departement Head Corporate Communication PT Timah Tbk, Anggi Siahaan mengatakan kehadiran Satgas untuk memperkuat tata kelola Timah dan bentuk kehadiran negara untuk memperbaiki tata kelola timah di Bangka Belitung.
“Satgas hadir memperkuat tata kelola, tidak ada untuk menangkapi masyarakat. Hadirnya satgas lebih kepada melindung pekerjaan masyarakat penambang. Konteks kehadiran satgas merupakan bentuk kehadiran negara untuk memperbaiki ekosistem tata kelola di daerah kita, pembenahan akan mengedepankan masyarakat yang bekerja di sektor tambang,” katanya.
Anggi menyampaikan, kehadiran Satgas Timah jangan dipandang sebagai momok namun untuk memperbaiki tata kelola timah.
“Satgas hadir dalam konteks pengamanan terhadap IUP, jangan dijadikan momok. Bersama-sama memperbaiki tata kelola timah di Babel sehingga ekosistem penambangan yang lebih baik tidak dalam konteks untuk menangkapi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Anggi menjelaskan nantinya Satgas juga akan mengedukasi para penambang agar bisa melaksanakan penambangan sesuai regulasi yang berlaku.
“Satgas juga nanti akan mengedukasi, konseling bagi masyarakat penambang sehingga bisa bekerja legal, aman dan nyaman. Kita mohon dukungan semua pihak untuk memperbaiki tata kelola timah,” tutup Anggi. (*)
