AksaraNewsroom.ID – Mencuatnya kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian serius Ketua DPC Gerindra Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya alias BJ.
Bangun Jaya, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang ini, menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di daerah.
Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mencetak generasi yang lebih sehat.
Karena itu, lanjut dia, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya harus bekerja secara profesional dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai ada pihak yang mencederai program yang sangat baik ini. Pelaksanaan MBG harus mengedepankan kualitas, kebersihan, keamanan pangan, serta transparansi dalam pengelolaannya,” ujarnya, Rabu malam (4/6).
Baca Juga: BGN Dirombak, Fraksi Gerindra DPRD Babel Sebut Pemerintah Tak Main-Main Sukseskan MBG
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, standar dapur maupun kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Sebab, program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Kita tidak ingin ada dapur yang beroperasi hanya untuk mengejar target atau keuntungan semata tanpa memperhatikan standar pelayanan yang sudah ditentukan. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak menganggap remeh aspek pengawasan. Seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap tata kelola program, seluruh pelaksana di daerah harus siap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
“Jadi bersiap-siaplah para pemilik dapur MBG di daerah yang tidak memenuhi standarnya. Ke depan pengawasan tentu akan semakin ketat. Yang tidak sesuai aturan harus dievaluasi dan dibenahi agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kasus yang terjadi di tingkat pusat tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Sebaliknya, hal itu harus menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Programnya jangan sampai terganggu. Yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan pengawasannya. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan layanan gizi yang berkualitas dan tepat sasaran,” pungkasnya. (hjk/dd)
