AksaraNewsroom.ID – Persoalan proyek infrastruktur pertanian di Desa Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan kembali menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, yang sebelumnya menerima keluhan petani setempat.
Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan pengairan dan ketahanan pangan itu justru dikeluhkan petani karena sumur bor disebut menghasilkan air asin hingga tidak dapat digunakan.
Menyikapi aduan itu, Rina Tarol pun menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan ini menjadi ironi karena pembangunan infrastruktur yang seharusnya membantu petani justru berujung tidak termanfaatkan.
“Baru Betumpang kewenangan itu BWS. Sedih memang lihatnya, akhirnya terbuang sia-sia,” ujar Rina, Minggu (13/9), menyikapi pengaduan masyarakat kepada dirinya saat berada di Pulau Besar.
- Baca Juga: Ironi Proyek Ketahanan Pangan di Batu Betumpang, Petani Keluhkan Air Asin hingga Pintu Air Bocor
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan internal proyek.
“Pihak Kejati harusnya turun investigasi, Dirjen Inspektorat, kontraktor tidak bisa berlindung di balik pengawas. Tidak bisa dia bersembunyi di balik pendampingan,” ujarnya.
Tak hanya hasil pekerjaan, Ketua DPD Golkar Basel ini juga mempertanyakan pola pelaksanaan proyek. Ia menyinggung dugaan pekerjaan yang dikuasai oleh satu pihak dengan nama atau badan usaha yang berbeda.
“Ini diduga dikerjakan satu orang. Hanya berganti baju,” katanya, sembari menyebut sugaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan proses pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi praktik monopoli.
“Ini menyoal kepentingan masyarakat petani, bukan kontraktor,” ungkap dia.
Ia juga meminta pengawasan dilakukan lebih serius, termasuk oleh pihak Inspektorat dan instansi berwenang di tingkat pusat.
“Kita berharap, karena ini ketahanan pangan, kepentingan masyarakat, APH harus turun dan Dirjen Inspektorat harus turun karena tidak ada kapoknya,” ujarnya.
Rina juga menyoroti nilai pembangunan sumur bor yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah pada akhirnya tak bisa dimanfaatkan para petani.
Ia lantas mempertanyakan bagaimana infrastruktur tersebut dapat dinyatakan selesai apabila air yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
“Ada puluhan miliar proyek bor itu. Itu mubazir tidak bisa digunakan. Artinya kan asal bangun-jadi, tidak uji tes kelayakan air,” ungkapnya.
Menurut Rina, kualitas air seharusnya menjadi bagian penting yang dipastikan sejak tahap perencanaan hingga pengujian sebelum fasilitas diserahkan dan digunakan masyarakat.
Sebelumnya, petani Batu Betumpang mengeluhkan sumur bor yang disebut mengeluarkan air asin. Kondisi tersebut membuat sumur bor tidak lagi digunakan untuk mengairi persawahan.
Persoalan itu telah dikonfirmasi Aksara Newsroom kepada BWS Bangka Belitung. Menyikapi keluhan petani, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air BWS Babel, Syaifuddin, membenarkan pihaknya telah menerima informasi mengenai persoalan sumur bor tersebut.
“Untuk sumur bor itu kami sudah mendapat informasi, kami sedang diskusikan dengan PPK-nya, Pak,” kata Saefudin saat dikonfirmasi Aksara Newsroom, Senin (14/9/2026).
Saat ditanya mengenai hasil uji kualitas air, BWS Babel menyatakan masih akan mengonfirmasikannya kepada PPK.
“Menerima informasi sudah, uji kualitas air nanti kami konfirmasi dengan PPK-nya, Pak,” ujarnya.
Selain sumur bor, petani juga mengeluhkan pintu air yang disebut dibangun pada 2024. Infrastruktur tersebut ditengarai mengalami kebocoran dan keretakan di sejumlah bagian.
BWS Babel mengaku baru menerima informasi mengenai kondisi tersebut.
“Pintu yang dimaksud bocor dan retak baru kami terima infonya. Pintu bocor dan retak itu posisinya di bagian mana ya, Pak?” kata Saefudin.
“Ini baru tahu infonya, Pak,” lanjutnya.
Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai uji fungsi infrastruktur, Saefudin menyebut pengujian di lapangan dilakukan. Namun, ia belum mengetahui secara pasti nilai pekerjaan maupun konsultan pengawas pintu air tersebut. (hjk/dd)
