AksaraNewsroom.ID – Ada alasan mengapa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung (Babel) Bustomi Lukas akhirnya membuka opsi menggunakan dana pribadi untuk membantu perbaikan tambatan perahu nelayan di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
Anggota DPRD Babel, Maryam mengungkapkan, persoalan tersebut bukan aspirasi yang baru muncul.
Usulan pembangunan tambatan perahu telah diperjuangkannya selama sekitar dua tahun atau sejak disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan reses pada 2025.
“Yang pertama, ini perjuangan sudah 2 tahun. Pada tahun 2025, saya reses di desa Kota Kapur, tepatnya di sekolah SMA. Di sekolah itulah salah satu yang disampaikan oleh jajaran di desa ini,” ujarnya saat meninjau kondisi tambat nelayan, Kamis (24/9/2026).
“Bahwa kita membutuhkan pembangunan jembatan, jembatan perahu. Lalu secara prosedur kepemerintahan, kami laporkanlah,” lanjut dia.
Aspirasi itu kemudian dibawa Maryam melalui jalur pemerintahan. Ia mengaku telah menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Babel melalui OPD terkait.
Namun, lanjut dia, upaya tersebut berhadapan dengan persoalan kewenangan.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pemprov Bangka Belitung, tapi menurut Pemprov, ini bukan kewenangan Provinsi Bangka Belitung. Lalu saya coba opsi yang kedua, berupa dana bantuan kepada kabupaten, biar kabupaten yang membangun,” kata Maryam.
Jalur kedua pun belum menghasilkan anggaran untuk pembangunan tambatan perahu tersebut. Maryam menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu persoalan.
“Tetapi dengan tanda kutip, dana fiskal kita itu selalu terpangkas, sehingga tidak terbagilah anggaran itu kepada yang saya usulkan (tambatan/dermaga). Akhirnya, apakah kita harus tinggal diam? Itu pertanyaannya,” kata Maryam.
- Baca Juga: Politisi Gerindra DPRD Babel Disinyalir ‘Beda Arus’ di Tengah Arahan Prabowo Soal Tata Kelola Timah
Di titik inilah persoalan tersebut bergeser dari sekadar aspirasi reses menjadi persoalan yang dibawa ke internal Partai Demokrat. Maryam mengatakan dirinya kemudian meminta peluang kepada Ketua DPD Demokrat Babel untuk membantu persoalan tersebut.
“Saya simpulkan bahwa kami sudah mengusulkannya lewat jalur pemerintah, dan itu tertuang di dalam laporan reses saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, dapil Bangka, dari Partai Demokrat. Tapi jika itu tidak terpenuhi, saya sebagai wakil rakyat malu ditagih mana kemarin resesnya. Akhirnya, dengan penuh semangat dan memohon kepada Ketua DPD kami, ada tidak peluang kita membantunya? Dan alhamdulillah disambut baik oleh Ketua DPD kami,” ujarya.
Respons tersebut kemudian melahirkan opsi penggunaan dana pribadi Bustomi untuk membantu pembangunan atau perbaikan tambatan perahu.
Namun, langkah itu disinyalir belum serta-merta bisa dilakukan. Pasalnya, karena masih menunggu kejelasan administrasi serta status aset dan lahan di lokasi.
Bagi Maryam, persoalan tersebut tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah. Ia berharap pemerintah daerah turun melihat kondisi fisik tambatan sekaligus memastikan aspek administrasinya.
“Hari ini Demokrat hadir di tengah masyarakat, menjawab tantangan bahwa seperti apa sebenarnya kolaborasi partai politik dengan pemerintah dan kepada masyarakat. Kami berharap, jika ini secara administrasi masih menjadi kewenangan pemerintah, tolong tinjaulah ke sini,” kata Maryam.
Maryam mengatakan hasil peninjauan lapangan juga akan diteruskan melalui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Endra, kepada pemerintah daerah.
“Nah, dalam artian, mudahan peninjauan hari ini secara fisiknya bisa kami laporkan lewat Pak Endra selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka kepada jajaran Pemda Kabupaten Bangka. Secara administrasi, pemerintah desa juga kami berharap ada dukungannya.”
Menurut Maryam, persoalan tambatan perahu tersebut pada akhirnya tidak seharusnya berhenti karena perbedaan kewenangan maupun keterbatasan anggaran.
“Jika bisa dikolaborasikan dengan kami semua, tentu Partai Demokrat, seperti pernyataan Pak Ketua DPD kami, membuka diri untuk bersama-sama masyarakat membangun, untuk memperbaiki tata kelola akses di sini, agar masyarakat pun tidak was-was. Ini kan menyangkut nyawa, menyangkut juga, apa ya, semangat.”
Ia pun mengatakan bahwa aspirasi tersebut bukan hanya bagian dari kegiatan reses, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut.
“Kesimpulannya, hari ini rakyatlah yang paling harus kita pikirkan. Kita kesampingkan dulu ego-ego yang lain, tapi hari ini rakyat membutuhkan uluran tangan dari semua elemen, mau partai politik pun, karena ini menjadi kewajiban. Kira-kira begitulah. Jika pemerintah daerah perlu komunikasi, tentu kami sangat dengan senang hati akan menghadap dan berkomunikasi mencari solusi,” kata dia.
Persoalan itu mendapat perhatian setelah Ketua DPD Partai Demokrat Babel, Bustami Lukas, yang turun langsung melihat kondisi dermaga bersama masyarakat nelayan.
Ia menyatakan siap menginisiasi pembangunan dermaga baru dengan panjang kurang lebih 300 meter.
Bustami menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan dana pribadi untuk mendukung perbaikan dermaga yang menjadi aspirasi masyarakat selama kurang lebih dua tahun.
Ia pun memastikan anggaran yang disiapkan untuk rencana pembangunan tersebut bukan berasal dari pemerintah maupun kas Partai Demokrat.
“Kalau menurut saya, justru nelayan menggantungkan hidupnya dari jalan ini. Makanya kami datang. Kalau ini tidak vital, kami juga tidak datang. Ini murni dana pribadi dari Ketua DPD Partai Demokrat. Kita siapkan anggaran sesuai dengan aspirasinya Bu Mariam,” kata dia, yang didampingi Sekretaris DPD Demokrat Babel Framayoga, Ketua DPC Demokrat Bangka Hendra Yunus, pengurus partai sekaligus anggota DPRD Babel Maryam serta jajaran pengurus Demokrat lainnya. (hjk/dd)
