AksaraNewsroom.ID – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pangkalpinang menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rocky Husada, yang menilai pengelolaan retribusi daerah masih jauh dari maksimal dan menyisakan celah kebocoran yang perlu segera dibenahi pemerintah kota.
Menurut Rocky, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis pemungutan semata. Di tengah keterbatasan sumber pendapatan daerah, retribusi dari sektor jasa seharusnya menjadi salah satu penopang penting keuangan Kota Pangkalpinang.
Dalam penyusunan APBD 2027, potensi pendapatan dari sektor jasa dan aktivitas ekonomi perkotaan dinilai belum tergarap maksimal. Menurutnya kondisi ini menyisakan celah fiskal yang perlu dibenahi agar penerimaan daerah lebih optimal.
Ia mengingatkan jika potensi pendapatan tidak dikelola secara optimal, kemampuan fiskal daerah akan semakin terbebani.
Menurut dia konsekuensinya bukan hanya pada membesarnya defisit, tetapi juga berisiko menghambat pembangunan infrastruktur dan program pelayanan publik.
“Retribusi tidak maksimal dan masih banyak kebocoran. Saya berharap ada ketegasan kepala daerah untuk merapikan tata kelola pemerintahan Kota Pangkalpinang. Harapan pendapatan kota ini banyak bertumpu pada sektor jasa,” ujar Rocky, Senin (16/11/2026) dikonfirmasi Aksara Newsroom.
Politisi PPP itu meminta Wali Kota Pangkalpinang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan retribusi. Ia mendorong penutupan celah kebocoran, digitalisasi pembayaran, serta pengawasan terhadap seluruh mekanisme penerimaan daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap potensi penerimaan benar-benar tercatat dan masuk ke kas daerah. Tanpa pembenahan, target pendapatan dalam APBD berisiko hanya menjadi angka perencanaan yang tidak sebanding dengan realisasi di lapangan.
Selain itu, Rocky juga menghubungkan persoalan pendapatan daerah dengan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja, termasuk kesejahteraan aparatur.
Ia menyoroti nasib ASN, PPPK, dan pegawai paruh waktu yang turut terdampak apabila kondisi keuangan daerah tidak dikelola secara sehat. Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pelayanan publik.
“ASN, PPPK, dan pegawai paruh waktu juga harus diperhatikan. Jangan sampai persoalan tata kelola pendapatan berdampak terhadap kesejahteraan mereka,” katanya.
Baginya, pembenahan PAD menjadi salah satu pekerjaan penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Rocky Minta APBD 2027 Tidak Berhenti pada Narasi
Sorotan berikutnya diarahkan pada penyusunan program pembangunan dalam APBD 2027. Rocky mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengedepankan narasi program, tetapi menyertakan data yang jelas dan dapat diuji.
Ia menyebut kebutuhan masyarakat masih berkaitan erat dengan persoalan mendasar, mulai dari kondisi jalan, penerangan jalan umum, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
“Jangan hanya sekadar menyampaikan narasi publik. Kita butuh data valid. Masyarakat membutuhkan kesejahteraan dan hasil pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Rocky meminta setiap rencana program disertai sasaran terukur. Misalnya, ruas jalan yang akan diperbaiki, jumlah dan lokasi titik PJU yang membutuhkan penanganan, sekolah yang akan direhabilitasi, serta fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan.
Dengan keterbukaan data tersebut, DPRD dan masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan warga atau sekadar memenuhi target administratif.
Beri Tenggat Tiga Bulan untuk Pembenahan Retribusi
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Rocky menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Ia meminta Wali Kota melakukan penertiban menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi dan menutup celah kebocoran dalam waktu tiga bulan setelah APBD disahkan. Hasil pembenahan tersebut diminta disampaikan secara terbuka kepada DPRD.
Selain itu, ia mendorong prioritas anggaran untuk infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, dengan tetap memperhatikan hak kesejahteraan ASN, PPPK, serta pegawai paruh waktu.
Rocky juga menekankan agar seluruh program pembangunan didasarkan pada data valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat ikut mendukung penanganan persoalan sampah dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun sungai, terutama saat memasuki musim hujan.
Bagi Rocky, pembenahan tata kelola pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata besarnya anggaran atau banyaknya program yang diumumkan, melainkan kemampuan mengelola uang daerah dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (hjk/dd*)


















