PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali dipertanyakan. DPRD Babel menilai masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal, bahkan terindikasi mengalami “kebocoran” di sejumlah sektor strategis.
Sorotan ini mengemuka dalam rapat Komisi II DPRD Babel bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel, Selasa (31/3/2026).
Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, secara terbuka mengungkap adanya potensi pendapatan daerah yang hilang akibat lemahnya pengawasan dan penagihan.
“Potensi kita banyak yang hilang. Peredaran rokok di beberapa wilayah, seperti Bangka Selatan, sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan cukai. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya dikutip dari dari cmn.
Tak hanya itu, sektor perikanan juga dinilai menjadi celah kebocoran PAD. Aktivitas penangkapan ikan yang cukup masif, termasuk penggunaan alat tangkap tertentu, disebut tidak diikuti dengan kewajiban retribusi.
“Ada kapal-kapal yang beroperasi, tapi tidak menyetor retribusi. Hasilnya dibawa keluar daerah. Ini jelas merugikan daerah karena tidak masuk sebagai PAD,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi pajak air permukaan yang digunakan oleh perusahaan, khususnya industri kelapa sawit (CPO) yang dinilai belum terkelola dengan baik.
“Penggunaan air oleh perusahaan seharusnya terukur. Harus ada alat untuk mencatat volume pemakaian, sehingga pajaknya jelas. Kalau tidak, potensi ini terus hilang,” katanya.
Menurut Rina, persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pendataan dan pengawasan di lapangan, sehingga potensi besar tersebut tidak dapat dimaksimalkan.
DPRD Babel juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak hanya sebatas kerja sama formal, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan PAD.
Di sisi lain, DPRD turut menyoroti pengadaan mesin Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang hingga kini belum dimanfaatkan.
“Dari informasi yang kami terima, mesin tersebut tidak sesuai spesifikasi dan belum bisa digunakan. Kami minta kejelasan terkait proses pengadaannya,” ujar Rina.
DPRD Babel pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat pengawasan, agar potensi kebocoran PAD dapat ditekan. “Kalau ini tidak dibenahi, potensi besar akan terus hilang. PAD kita tidak akan pernah optimal,” pungkasnya. (*)
