AksaraNewsroom.ID – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih selektif dalam menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), khususnya di kawasan yang selama ini menjadi wilayah tangkap dan sumber penghidupan nelayan tradisional.
Persoalan inilah yang kembali dibawa Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Babel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Anggota Pansus RZWP3K DPRD Babel, Rina Tarol, mengingatkan bahwa konflik antara nelayan dan pertambangan laut bukan persoalan baru.
Ia menyebutkan bahwa perjuangan masyarakat pesisir untuk mempertahankan wilayah tangkap telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi ancaman terhadap ruang hidup mereka belum juga selesai.
Bahkan, Rina mengakui kebijakan pemerintah daerah turut menjadi bagian dari persoalan karena kawasan yang selama ini menjadi wilayah penghidupan nelayan justru dimasukkan dalam zona peruntukan pertambangan.
“Pak Dir, sebenarnya konflik nelayan dengan pertambangan memang bukan baru, Pak. Sudah bertahun-tahun diperjuangkan,” ungkap Rina dalam pertemuan bersama KKP.
- Baca Juga: Revisi RZWP3K Dipersoalkan, Nelayan Pertanyakan Pelibatan Masyarakat ke Pansus DPRD Babel
Ia menggambarkan kondisi laut Babel yang menurutnya semakin memprihatinkan. Rina menyebut hampir 70 persen laut Bangka Belitung telah mengalami kerusakan. Karena itu, kawasan yang masih tersisa dan menjadi tempat berkembangnya sumber daya ikan harus dijaga.
“Jangan lagi yang tersisa, yang jadi lumbung ikan, ikut dihancurkan,” tegasnya.
Rina kemudian menyoroti ketidaksinkronan kebijakan pembangunan di kawasan pesisir. Salah satunya keberadaan program Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Tukak Sadai, Bangka Selatan.
Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan program pembangunan untuk memperkuat kehidupan nelayan. Namun, pada saat bersamaan, peruntukan ruang laut di kawasan sekitarnya justru menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan aktivitas perikanan.
Ia mempertanyakan bagaimana pembangunan kampung nelayan dapat berjalan searah apabila ruang laut yang menjadi tempat masyarakat mencari nafkah masih berhadapan dengan kepentingan pertambangan.
Pesisir Bangka Selatan, kata Rina, masih memiliki kantong-kantong ikan yang penting bagi keberlangsungan sektor perikanan Babel. Bahkan, nelayan dari luar daerah disebut ikut mencari ikan di kawasan tersebut karena kondisi sejumlah perairan lain semakin tertekan.
“Padahal itulah kantong-kantong ikan kita yang terakhir kami punyai, Pak, di Bangka Selatan,” ujarnya.
- Baca Juga: Arah Revisi RZWP3K Dipertanyakan, Rina Tarol Desak Wilayah Konflik Nelayan Dicoret dari Zona Tambang
Persoalan yang disampaikan Rina ternyata tidak hanya menyangkut keberlangsungan nelayan. Ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap kawasan pertanian di Desa Rias, Bangka Selatan, yang berdekatan dengan Pesisir Baru Perahu.
Kawasan pesisir dan persawahan di wilayah tersebut memiliki keterkaitan yang perlu diperhitungkan dalam penataan ruang. Rina khawatir aktivitas pertambangan yang memicu sedimentasi dapat membawa lumpur ke area persawahan dan mengganggu produktivitas pertanian.
Padahal, ungkap Rina, Desa Rias merupakan salah satu kawasan penting bagi sektor pangan Babel yang telah mendapat dukungan anggaran besar dari pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dan program pertanian.
“Kalau ini jadi tambang, hancur sudah sawah ini. Pasti lumpur semua masuk,” ujarnya.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Rina berharap KKP tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di kawasan pesisir Bangka Selatan yang masih menjadi kantong perikanan dan sumber penghidupan masyarakat.
“Besar harapan kami Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengeluarkan PKKPRL-nya untuk seluruh pesisir Bangka Selatan yang masih tersisa, Pak,” pintanya. (*)





















Comments 1